Aceh Perjuangkan Penguatan Dana Otsus dalam Revisi UUPA, Target Kemiskinan 6 Persen pada 2030
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
MEDAN — Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan terus memperluas akses lapangan kerja bagi masyarakat sebagai upaya menekan angka pengangguran di ibu kota Sumatera Utara itu.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan prosedural.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mencatat telah memfasilitasi sebanyak 1.017 warga untuk bekerja di luar negeri melalui mekanisme resmi.Baca Juga:
Negara dan kawasan tujuan penempatan tenaga kerja tersebut meliputi Malaysia, Jepang, kawasan Timur Tengah, sejumlah negara di Asia, Australia, hingga kawasan Eropa.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, mengatakan peluang kerja di luar negeri masih terbuka luas bagi warga Medan.
Namun, ia menegaskan seluruh proses keberangkatan harus dilakukan sesuai aturan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar secara resmi.
"Pasar kerja luar negeri menjadi salah satu peluang bagi masyarakat. Tetapi proses keberangkatan harus dilakukan sesuai prosedur agar aman dan terlindungi," kata Ramaddan dalam rapat evaluasi bersama sejumlah P3MI dan lembaga pelatihan kerja bahasa Jepang pada 6 Mei 2026.
Rapat evaluasi tersebut digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya bagi warga Kota Medan.
Menurut Ramaddan, sejumlah sektor pekerjaan yang banyak tersedia di pasar kerja internasional di antaranya operator produksi, perawat, caregiver, perkebunan, konstruksi, serta sejumlah sektor lainnya.
Karena itu, calon pekerja diminta mempersiapkan diri secara matang, mulai dari keterampilan kerja, kelengkapan dokumen, kemampuan bahasa asing, hingga pemahaman terhadap prosedur penempatan resmi.
Disnaker Medan juga mengimbau masyarakat agar mencari informasi valid melalui instansi resmi seperti BP2MI maupun Disnaker setempat guna menghindari praktik penempatan tenaga kerja ilegal.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat evaluasi, Disnaker Kota Medan berencana menggandeng sektor perbankan untuk menyiapkan skema dana talangan biaya keberangkatan, khususnya bagi warga yang akan bekerja ke Jepang.
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANRusia yang akan digelar di Kazan, Rusi
POLITIK
HAMBALANG Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak kalangan mahasiswa untuk tidak pesimistis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohammad Nuruzzaman, sebagai saksi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara memastikan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat di Kota Medan ber
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan masih mendalami dugaan keterlibatan pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam kasus penyalahgunaan
HUKUM DAN KRIMINAL