Rico Waas Paparkan Transformasi Layanan Kesehatan Medan di Hadapan Komisi IX DPR RI, TB dan HIV Turun

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah capaian transformasi layanan kesehatan di Kota Medan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (21/5/2026). Kunjungan tersebut berfokus pada pengawasan penanganan Tuberkulosis (TB) dan HIV di daerah.

Di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI, Rico menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kami terus berupaya dan berusaha bagaimana memperbaiki tata pelayanan dan kualitas kesehatan yang ada di Kota Medan," kata Rico.

Baca Juga:

• UMKM Medan Didorong Naik Kelas, Airin Rico Waas Targetkan Tembus Pasar Nasional hingga Global

Rico menjelaskan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan, tren kasus TB dan HIV di wilayahnya menunjukkan penurunan. Capaian itu, kata dia, tidak lepas dari intensifikasi skrining kesehatan serta penguatan regulasi di tingkat daerah.

Meski demikian, ia menegaskan Pemko Medan tidak akan lengah dalam penanganan penyakit menular tersebut.

"Meski tren kasus mengalami penurunan, kami tetap tidak akan lengah. Apabila dibutuhkan Perwal tambahan atau aturan tambahan untuk TB dan HIV, kami siap untuk melaksanakannya sesegera mungkin," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rico juga memaparkan berbagai langkah reformasi layanan kesehatan, termasuk penguatan fasilitas kesehatan dasar. Saat ini, seluruh puskesmas di Kota Medan telah ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan fleksibilitas dan kualitas pelayanan.

"Setelah RSUD Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar menjadi BLUD, kami juga resmi mengubah 41 puskesmas di Kota Medan menjadi BLUD," jelasnya.

Selain itu, Pemko Medan juga memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin seluruh warga tercover BPJS Kesehatan. Namun, untuk menutup celah pembiayaan korban tindak kriminal seperti begal, Pemko Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2026.

"Biaya pengobatan korban begal kini sepenuhnya ditanggung APBD Kota Medan. Kami juga telah bekerja sama dengan 23 rumah sakit," kata Rico.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemko Medan. Ia menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan agenda peningkatan kualitas SDM nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Masukan dan laporan dari Pak Wali Kota akan kami bawa ke Komisi IX untuk dibahas bersama kementerian terkait," ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Sekda Kota Medan, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Agenda dilanjutkan dengan diskusi mengenai penguatan penanganan TB dan HIV di Kota Medan.*

(dh)

Rosan Ungkap Alasan Tunjuk WNA Australia Jadi Dirut BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia

Bisakah Kita Hidup Tanpa AI?

Pemprov Sumut Revitalisasi SMA Unggulan Sukma Nias, Anggarkan Rp 88 Miliar

Pemkot Medan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Begal, Rico Waas Terbitkan Perwal Baru

Pemkot Medan Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan 17.851 Pekerja Informal

Jokowi Diajak Jadi Tokoh Utama Film Kolosal Dayak Bertema Majapahit