Mahfud MD Kritik Intensitas Kunker Prabowo ke Luar Negeri, Minta Transparansi Hasil untuk Rakyat
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil
POLITIK
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik guna mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins serta Proyek Strategis Daerah (PSD).
Permintaan tersebut disampaikan saat memimpin rapat evaluasi progres pembangunan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.
Dalam rapat yang turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, Surya menegaskan bahwa waktu pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2026 semakin terbatas sehingga seluruh perangkat daerah harus meningkatkan percepatan realisasi pekerjaan.Baca Juga:
"Saya meminta laporan sudah sejauh mana progres Proyek Strategis Daerah kita. Saya minta kita semua jangan terlena, karena waktu kita sudah sangat mendesak. Sisa waktu efektif kita tinggal 142 hari kerja lagi," kata Surya di hadapan para pimpinan OPD.
Menurut Surya, percepatan pelaksanaan program menjadi kebutuhan mendesak mengingat semester pertama tahun anggaran akan segera berakhir.
Karena itu, pekerjaan fisik yang telah direncanakan harus dipacu agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.
Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat yang saat ini mencakup 139 program di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Surya meminta delapan dinas yang menjadi penanggung jawab utama PHTC agar memfokuskan seluruh sumber daya dan energi pada penyelesaian program prioritas.
"Secara khusus, delapan dinas yang menangani PHTC harus benar-benar konsentrasi dalam menuntaskan target yang ada. Kita ingin rapat ini menghasilkan pokok-pokok pikiran konkret yang mempercepat implementasi PHTC di lapangan," ujarnya.
Selain percepatan pelaksanaan program, Surya juga meminta seluruh kepala OPD lebih proaktif dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu realisasi pembangunan.
Hambatan tersebut, menurut dia, termasuk persoalan administrasi maupun regulasi yang berada di lingkup masing-masing perangkat daerah.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dalam meningkatkan capaian realisasi fisik maupun serapan anggaran sehingga target pembangunan daerah dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Faisal Arif Nasution, memaparkan perkembangan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini menjalankan ribuan kegiatan pembangunan dengan nilai anggaran yang cukup besar.
Menurut Faisal, terdapat sebanyak 4.923 kegiatan pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dengan total alokasi anggaran mencapai sekitar Rp3,3 triliun.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap percepatan pelaksanaan proyek strategis dan program prioritas dapat meningkatkan efektivitas pembangunan serta memberikan manfaat yang lebih cepat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.*
(ad)
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil
POLITIK
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait penyebutan namanya dalam pledoi yang dibacakan mantan Menteri Pen
NASIONAL
JAKARTA Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung masih melanjutkan penggeledahan di Kantor Bada
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan kembali bergulir. Dalam agenda pembacaan nota pembe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Istana Kepresidenan merespons langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Turki, Hakan Fidan, di kediaman pribadinya di Hamb
POLITIK
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut positif keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nani
POLITIK
JAKARTA Perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, memasuki babak baru. Berkas perkara dengan te
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, untuk diperiksa sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas nilai tuka
EKONOMI