Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK Usai OTT Dugaan Suap Pengurusan Izin Tinggal WNA
JAKARTA Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TENGGARA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Singkil, Hj. Rosnah, turut hadir dalam pertemuan bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Wihaji, di Kantor Bupati Aceh Tenggara.
Kedatangan Menteri Wihaji beserta rombongan disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tenggara.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga mengundang seluruh kepala dinas pemberdayaan perempuan dan BKKBN dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.Baca Juga:
Hj. Rosnah mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari undangan resmi yang ditindaklanjuti atas arahan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil.
"Kami diundang menghadiri acara ini bersama para kabid dari Aceh Singkil atas perintah Bapak Bupati," ujar Rosnah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperkuat kinerja perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Kehadiran kami mengikuti acara Bapak Menteri yang dihadiri seluruh kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN dari 23 kabupaten/kota di Aceh," katanya.
Menurut Rosnah, hasil dari pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas di daerah, termasuk program pendampingan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan arahan kepala daerah.
Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Tugas tersebut mencakup perumusan kebijakan, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan, hingga pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
Selain itu, dinas juga bertanggung jawab dalam penguatan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta pelaksanaan program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi perempuan.
Rosnah menegaskan, seluruh program tersebut akan terus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.*
JAKARTA Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan nasional terpantau mulai melandai pada awal Juni 2026. Namun, tren penurunan tersebut belum mera
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung membuka kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergi
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehM. Harry Mulya ZeinKASUS yang tengah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan hukum
OPINI
JAKARTA Bulan Muharram kembali menjadi penanda awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selain termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dala
AGAMA
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku Usaha Mikro,
EKONOMI
JAKARTA Pasar ponsel pintar Samsung di Indonesia kembali bergerak dinamis memasuki pertengahan 2026. Sejumlah lini Galaxy, mulai dari ke
SAINS DAN TEKNOLOGI
TABANAN Pemerintah Kabupaten Tabanan menekankan pentingnya peran operator desa dalam memperkuat publikasi pembangunan berbasis data desa
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut untuk mempercepat pelaksa
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai ba
PEMERINTAHAN