MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Kolaborasi Sumut Berkah menuju daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, Muhammad Suib, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Regional Sumatera Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu, 3 Juni 2026.
Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu diikuti para pengelola layanan pengaduan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera.Baca Juga:
Suib mengatakan Pemprov Sumut telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pelaporan terintegrasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam pengelolaan pengaduan, terutama karena belum optimalnya koordinasi antarinstansi sehingga penanganan pengaduan masih bersifat parsial.
"Karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas SDM dan memperkuat kelembagaan pengelola pengaduan sesuai amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2023," kata Suib.
Ia menambahkan perlunya sosialisasi aplikasi pengaduan kepada masyarakat agar setiap laporan dapat disampaikan secara mudah, transparan, dan ditindaklanjuti secara efektif.
Menurutnya, penguatan sistem satu pintu menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan di mana setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang diwakili Pranata Humas Ahli Madya Rega Tadeak Hakim mengatakan penguatan sistem pengaduan menjadi penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang responsif dan adaptif.
Ia menekankan pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan dan perbaikan layanan.
"Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelayanan publik," kata Rega.
Ia berharap peserta Bimtek dapat meningkatkan kompetensi dalam penanganan pengaduan serta memanfaatkan data pengaduan sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI dan pakar pelayanan publik, serta dihadiri pejabat Dinas Kominfo Sumut dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.*
(ad)
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana resmi ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah menjalani pemeriksaan i
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Penurunan ini te
EKONOMI
MEDAN Polemik terkait akomodasi peserta ASEAN Boys Championship U19 di Medan, Sumatera Utara, kembali mencuat setelah adanya perbedaan
OLAHRAGA
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (4/6/2026), dan semakin men
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (4/6/2026), melanjutkan tekanan yang terjadi pada sesi
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan nasional terpantau mulai melandai pada awal Juni 2026. Namun, tren penurunan tersebut belum mera
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung membuka kemungkinan penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergi
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehM. Harry Mulya ZeinKASUS yang tengah menyeret pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan hukum
OPINI
JAKARTA Bulan Muharram kembali menjadi penanda awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selain termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dala
AGAMA
