Kejagung Bongkar Dugaan Jual Beli Izin Kemitraan BGN, Aliran Dana Pejabat Jadi Sorotan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima audiensi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di ruang kerjanya, Kamis (4/6/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya menyamakan pemahaman dan penerapan hukum waris (mawaris) berdasarkan kekhususan Aceh agar berjalan lebih efektif di tengah masyarakat.
Audiensi itu turut dihadiri unsur Mahkamah Syar'iyah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Sekda Aceh, serta sejumlah kepala dinas dan pimpinan biro terkait di lingkungan Pemerintah Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai dinamika penerapan hukum mawaris yang berkembang di masyarakat menjadi fokus pembahasan. Peserta audiensi menyoroti pentingnya keseragaman pandangan antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh guna menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum waris Islam.Baca Juga:
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyambut baik pertemuan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara ulama, lembaga peradilan, dan pemerintah dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
"Kita ingin semuanya berjalan lancar, sesuai dengan kekhususan Aceh," ujar Fadhlullah.
Menurutnya, Aceh memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan syariat Islam sehingga diperlukan koordinasi dan kesamaan persepsi antarlembaga agar berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan secara tepat.
Fadhlullah menilai keseragaman pemahaman terkait hukum mawaris akan membantu mengurangi potensi perbedaan penafsiran yang selama ini kerap muncul dalam praktik di lapangan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara MPU Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam merumuskan pedoman yang lebih seragam terkait pelaksanaan hukum mawaris.
Dengan adanya kesepahaman antarlembaga, penerapan hukum waris Islam di Aceh diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.*
(dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan selama pelaksanaan Piala AFF U19
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan Revisi UndangUndang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisia
NASIONAL
MEDAN Universitas Sumatera Utara (USU) membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengajukan banding terkait penetapan Uang Kuliah Tunggal
PENDIDIKAN
MEDAN Tim Nasional Vietnam untuk sementara di babak pertama unggul 20 melawan Myanmar dalam laga Piala AFF U19 tahun 2026 di Stadion Uta
OLAHRAGA
PEMATANGSIANTAR Dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di K
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas terhadap Askani dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat internasional S&P
EKONOMI
JAKARTA Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kembali berlanjut di Pengadilan Militer II08 Jakarta. O
HUKUM DAN KRIMINAL