Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
SIMALUNGUN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di daerah itu untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar serentak mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026.
Ia menilai sensus tersebut menjadi instrumen penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan berbasis data.
Ajakan itu disampaikan Bobby Nasution di sela pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) XII Tahun 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
"Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah," kata Bobby Nasution.
Menurut Bobby, kualitas data ekonomi akan sangat menentukan ketepatan program pembangunan, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan investasi daerah.
Ia menyebut Sumut harus mampu berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia juga menyebutkan perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di kisaran 6,7 hingga 7,1 persen, sejalan dengan potensi demografi dan jumlah penduduk Sumut yang besar.
"Hari ini kita terus berbicara tentang penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Dengan potensi yang kita miliki, Sumatera Utara harus bisa memberikan kontribusi yang signifikan," ujarnya.
Bobby Nasution menekankan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Data tersebut, kata dia, akan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif di tingkat daerah.
Ia juga meminta kepala daerah di kabupaten dan kota aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan data secara lengkap dan benar.
"Kalau perlu sosialisasi dilakukan di setiap daerah. Semakin masyarakat memahami pentingnya sensus, semakin baik kualitas datanya," kata Bobby.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
Menurut dia, hasil sensus bukan sekadar data statistik, melainkan menjadi dasar utama perencanaan pembangunan jangka menengah hingga panjang di tingkat daerah maupun nasional.
"Ini fondasi penting untuk kebijakan pembangunan ke depan," ujarnya.
BPS RI juga mengusung kampanye "TIR" untuk menyukseskan sensus, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
Ia berharap partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL