SIMALUNGUN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh bupati dan wali kota di daerah itu untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar serentak mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026.
Ia menilai sensus tersebut menjadi instrumen penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan berbasis data.
Ajakan itu disampaikan Bobby Nasution di sela pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PIISU) XII Tahun 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
"Saya mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumut untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah," kata Bobby Nasution.
Menurut Bobby, kualitas data ekonomi akan sangat menentukan ketepatan program pembangunan, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan investasi daerah.
Ia menyebut Sumut harus mampu berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia juga menyebutkan perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di kisaran 6,7 hingga 7,1 persen, sejalan dengan potensi demografi dan jumlah penduduk Sumut yang besar.
"Hari ini kita terus berbicara tentang penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Dengan potensi yang kita miliki, Sumatera Utara harus bisa memberikan kontribusi yang signifikan," ujarnya.
Bobby Nasution menekankan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Data tersebut, kata dia, akan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efektif di tingkat daerah.
Ia juga meminta kepala daerah di kabupaten dan kota aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan data secara lengkap dan benar.
"Kalau perlu sosialisasi dilakukan di setiap daerah. Semakin masyarakat memahami pentingnya sensus, semakin baik kualitas datanya," kata Bobby.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang hanya dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
Menurut dia, hasil sensus bukan sekadar data statistik, melainkan menjadi dasar utama perencanaan pembangunan jangka menengah hingga panjang di tingkat daerah maupun nasional.
"Ini fondasi penting untuk kebijakan pembangunan ke depan," ujarnya.
BPS RI juga mengusung kampanye "TIR" untuk menyukseskan sensus, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
Ia berharap partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan.*
(ad)
PARIAMAN Sebanyak 79 siswa di MTsN 1 Pauh, Kota Pariaman, Sumatera Barat, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan program M
PERISTIWA
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menekankan pentingnya perencanaan yang matang, terukur, dan tepat sasaran agar setiap pro
PEMERINTAHAN
SURABAYA DPP PDI Perjuangan (PDIP) memecat Achmad Hidayat dari keanggotaan partai setelah kader DPC PDIP Surabaya itu berkunjung ke kediam
POLITIK
MEDAN Dalam rangka memperkuat infrastruktur pertanian dan pengairan Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., melak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kuasa hukum Betrand Peto alias Onyo membantah tudingan pelecehan seksual dan kekerasan yang dilaporkan seorang perempuan berinisia
ENTERTAINMENT
BANJARMASIN Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan KMP Virgo Transport 8 tidak dalam kondisi kelebihan muatan saat menga
PERISTIWA
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI)
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memberikan tali asih kepada 13 purna olahragawan berprestasi dalam peri
PEMERINTAHAN
BANDUNG Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang divonis 6 tahun penjara dalam kasus korupsi ijon proyek. Selain hukuman badan, majelis h
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur mengajukan gugatan ganti rugi materiil sebesar Rp4,2 miliar kepada negara terkait proses hukum yang pe
NASIONAL
