Sekda Aceh Muhammad Nasir Resmi Pimpin KORPRI Aceh 2025–2030, Siap Perkuat Birokrasi dan Pelayanan Publik

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).

Selain Muhammad Nasir, pada kesempatan yang sama juga dilantik seluruh jajaran pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Berharap Dana Transfer Daerah Sumut 2027 Tetap Rp6 Triliun untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki peran strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang," kata Nasir.

Muhammad Nasir mengatakan kualitas birokrasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah.

Karena itu, ia mengajak seluruh ASN di Aceh untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, mempertahankan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.

Menurutnya, seluruh upaya tersebut harus tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas Aceh.

"Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan," ujar Nasir.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah menegaskan ASN merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama TNI dan Polri.

"Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara," kata Prof. Zudan.

Ia menjelaskan sebagian besar pelaksanaan anggaran negara dijalankan oleh ASN, sehingga peran mereka sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah.

"Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Prof. Zudan.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan juga memaparkan empat program utama KORPRI yang akan menjadi fokus organisasi selama masa kepengurusan mendatang.

Empat program tersebut meliputi:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi.
- Penguatan ideologi serta karakter ASN.
- Perlindungan karier dan pemberian bantuan hukum bagi ASN.
- Peningkatan kesejahteraan ASN.

Menurut Prof. Zudan, seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik," tutup Prof. Zudan.

Dengan kepengurusan baru, KORPRI Aceh diharapkan mampu memperkuat profesionalisme ASN, mendorong reformasi birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat Aceh.* (ad)

Bobby Nasution Berharap Dana Transfer Daerah Sumut 2027 Tetap Rp6 Triliun untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Pemprov Sumut Kebut Pembangunan Infrastruktur 2026, Sebanyak 41 Proyek Fisik Sudah Berjalan

Bobby Nasution Minta Dana Tambahan Rp6 Triliun untuk Sumut Dipercepat, Fokus Pulihkan Daerah Terdampak Bencana

Defisit APBN Membengkak ke Rp670 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih Aman

Purbaya: Indonesia Bukan Menuju Indonesia Cemas, Melainkan Indonesia Emas

Menkeu Purbaya Buka Suara soal Tantangan Awal Program MBG: Pemerintah Tak Tutup Mata