Polisi Ungkap Misteri Tewasnya Pendaki Gunung Sibayak, 9 Orang Resmi Jadi Tersangka
KARO Polres Karo menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang pendaki Gunung Sibayak berinisial RCH (17). Ko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meminta waktu selama satu bulan untuk merampungkan evaluasi dan pembenahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan tersebut disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026).
Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pemerintah saat ini masih mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program MBG, termasuk dugaan penyalahgunaan serta persoalan kesiapan sarana pendukung di sejumlah daerah.
"Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan maupun penyalahgunaan dalam pelaksanaan MBG," ujar Zulhas kepada wartawan.Baca Juga:
Menurutnya, setelah proses evaluasi selesai, hasil kajian akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar pengambilan keputusan terkait langkah lanjutan program tersebut.
"Setelah itu kami akan melaporkan hasilnya kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan mengenai langkah berikutnya," katanya.
Zulhas mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari dugaan penyalahgunaan program hingga titik-titik penerima manfaat yang belum didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, pemerintah juga menemukan sejumlah fasilitas yang telah dibangun, tetapi belum dapat beroperasi sesuai rencana karena masih menghadapi berbagai kendala teknis.
"Kami masih menginventarisasi semua persoalan itu agar nantinya keputusan yang diambil benar-benar tepat," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Zulhas menyebut koperasi akan menjadi infrastruktur utama pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial dan barang bersubsidi kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Koperasi Desa Merah Putih juga akan berperan sebagai off-taker hasil pertanian dengan membeli gabah, jagung, dan komoditas lainnya apabila harga pasar berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Zulhas, langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga hasil pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem distribusi yang lebih terintegrasi.* (d/dh)
KARO Polres Karo menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang pendaki Gunung Sibayak berinisial RCH (17). Ko
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meminta PT Pertamina segera membenahi pelayanan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul antrean pan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meminta waktu selama satu bulan untuk merampungkan evaluasi dan
PEMERINTAHAN
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil ditangkap Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Band
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memastikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh siap menyelenggarakan pendidikan pem
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anda sedang mencari berbagai jenis kain tenun Angkola? Barangkali untuk keperluan acara adat, dll. Atau mungkin rindu dengan aneka j
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat dalam Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrian
HUKUM DAN KRIMINAL