MEDAN – Pemerintah Kabupaten Batu Bara terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pemasangan sekitar 6.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) di berbagai wilayah Kabupaten Batu Bara.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lanjutan KPBU yang dipimpin langsung Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) di Hotel Adi Mulia, Medan, Jumat (24/7/2026).Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, Bupati Baharuddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda.
Sementara dari PT PII hadir Direktur Keuangan Donny Hamdani, Pimpinan Divisi Inisiasi Bisnis Hermawan, Project Leader Ginda A. Lubis, dan Project Manager Subhan Maulana.
Pada kesempatan itu, PT PII menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara atas komitmen dalam mendukung percepatan pelaksanaan proyek penerangan jalan melalui skema KPBU.
Menurut PT PII, sinergi antara pemerintah daerah dan badan usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui proyek tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menargetkan pemasangan sekitar 6.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) yang akan tersebar di sejumlah kecamatan.
Penerangan jalan akan diprioritaskan pada ruas jalan yang selama ini minim pencahayaan, kawasan yang dinilai rawan tindak kriminalitas, pusat aktivitas masyarakat, hingga kawasan wisata.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang lebih baik.
Skema KPBU dipilih sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran daerah secara penuh.
Dengan melibatkan badan usaha, pemerintah berharap proyek strategis dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
JAKARTA Perselisihan antara petugas keamanan proyek MRT, Fiktor Harefa, dengan pengemudi mobil Toyota Alphard di kawasan Bundaran Hotel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Febrie Adriansyah masih menerima hak kepegaw
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut pola korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OT
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Polres Binjai mengungkap 16 kasus peredaran narkotika serta sejumlah kasus kejahatan konvensional dalam kurun waktu satu bulan te
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus 8 Aceh, Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, menggelar kegiatan senam bersama pada J
PENDIDIKAN
MEDAN Dua saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan korupsi proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, menanggapi perdebatan mengenai mekanisme pengisian kekos
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Biodiesel 50 persen atau B50 yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memp
EKONOMI
BANDA ACEH Pemerintah mengalokasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehabrekon) pascabencana untuk Aceh sebesar Rp58,973 trili
NASIONAL
