BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dalam mencegah praktik maladministrasi di lingkungan instansi pemerintahan.
Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas terselenggaranya kegiatan tersebut.Baca Juga:
Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi secara profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi salah satu cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut M. Nasir, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya program maupun anggaran yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Karena itu, setiap aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekadar objek administrasi.
"Konsep new public service mengajarkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani rakyat. Rakyat adalah pemilik mandat, sehingga seluruh transformasi administrasi publik harus terus kita ikuti agar pelayanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianti, memaparkan hasil penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, khususnya Biro Organisasi Setda Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Dian, hasil penilaian tahun 2024 menunjukkan semakin banyak pemerintah daerah di Aceh yang berhasil meraih zona hijau atau kategori nilai tertinggi dalam penilaian pelayanan publik.
Ia menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendukung terwujudnya Aceh yang lebih baik.
Dian menegaskan bahwa hasil penilaian Ombudsman bukan hanya menjadi ukuran capaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar evaluasi agar seluruh penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Bimbingan teknis tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Dr. A. Murtala, M.Si, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Tato Juliadin Hidayawan, S.H., M.M., serta para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Aceh berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.* (ad)
BATANG Presiden Prabowo Subianto meresmikan pelaksanaan akad massal 62.710 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang digelar serentak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permoho
NASIONAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh bangsa Indonesia untuk siap secara mental menghadapi kemungkinan meluasnya perang di
POLITIK
JAKARTA Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pencarian buron kasus suap PAW anggota DPR, Harun Masiku, masih menjadi beban pikira
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus memberikan klarifikasi terkait polemik pernyataannya yang disebut menyebut wartawan s
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo tetap mempertahankan permohonan ganti rugi sebesar Rp206 juta dalam sidang lanjutan praperadilan di Peng
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menuai sorotan setelah pernyataannya yang menyebut kehadiran awak media di ruang rapat seba
POLITIK
BATANG Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Indonesia (BI), pemerintah, serta bankbank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Hi
EKONOMI
BATANG Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah dan aparat ikut terlibat dalam gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, d
PEMERINTAHAN
BATANG Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia terbebas dari gunung sampah pada akhir 2027. Target tersebut disampaikan sebagai
PEMERINTAHAN
