Sekda Aceh Buka Bimtek Penilaian Maladministrasi 2026, Tekankan Pelayanan Publik Harus Cepat, Adil, dan Transparan

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dalam mencegah praktik maladministrasi di lingkungan instansi pemerintahan.

Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Ingatkan Lulusan IPDN 2026: Jangan Jadi Pemimpin Sombong!

Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi secara profesional, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi salah satu cerminan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut M. Nasir, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya program maupun anggaran yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Karena itu, setiap aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekadar objek administrasi.

"Konsep new public service mengajarkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani rakyat. Rakyat adalah pemilik mandat, sehingga seluruh transformasi administrasi publik harus terus kita ikuti agar pelayanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianti, memaparkan hasil penilaian Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, khususnya Biro Organisasi Setda Aceh, serta pemerintah kabupaten dan kota yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Dian, hasil penilaian tahun 2024 menunjukkan semakin banyak pemerintah daerah di Aceh yang berhasil meraih zona hijau atau kategori nilai tertinggi dalam penilaian pelayanan publik.

Ia menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendukung terwujudnya Aceh yang lebih baik.

Dian menegaskan bahwa hasil penilaian Ombudsman bukan hanya menjadi ukuran capaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar evaluasi agar seluruh penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Bimbingan teknis tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Dr. A. Murtala, M.Si, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Tato Juliadin Hidayawan, S.H., M.M., serta para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Aceh berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.* (ad)

Prabowo Ingatkan Lulusan IPDN 2026: Jangan Jadi Pemimpin Sombong!

Prabowo Sebut Luas Wilayah Indonesia Setara 27 Negara Eropa: Betapa Kayanya Negara Kita

Prabowo: Pakar Dunia Ramal 25 Tahun Lagi Indonesia Bisa Salip Prancis, Jerman, dan Inggris Jadi Ekonomi Terkuat Keempat Dunia

DPRD Batu Bara Minta Penyertaan Modal BUMD Ditinjau Ulang, Aset Bergerak Harus Dinilai Profesional

Prabowo: Rakyat Tidak Butuh Birokrasi Berbelit

Bobby Bantah Tidak Kuorum, Buka Rekaman CCTV!