Dana Desa 2027 Naik Jadi Rp77 Triliun, Percepatan Koperasi Desa Merah Putih Jadi Fokus
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
BOGOR — Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara.
Kegiatan yang digelar Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut berlangsung di Bogor pada 19–21 Agustus 2026.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, Pemerintah Kota Tanjungbalai, Pemerintah Kabupaten Asahan, serta pemangku kepentingan terkait.Baca Juga:
Pembahasan difokuskan pada penyelarasan data, hasil kajian dan aspek teknis sebagai dasar penyusunan dokumen penetapan alur pelayaran.
Direktur Kenavigasian Hernadi Tri Cahyanto mengatakan alur pelayaran menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin keselamatan navigasi.
Jalur tersebut menjadi lintasan utama kapal sehingga membutuhkan perencanaan dan data teknis yang akurat.
"Pelabuhan Tanjungbalai Asahan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah Sumatera Utara. Seiring meningkatnya aktivitas pelayaran, diperlukan alur pelayaran yang mampu memberikan kepastian navigasi sekaligus menjamin keselamatan pelayaran secara berkelanjutan," ujar Hernadi.
Menurut Hernadi, penetapan alur pelayaran juga memberikan kepastian kepada pengguna jasa transportasi laut mengenai jalur yang aman untuk dilalui.
Penetapan tersebut sekaligus menjadi dasar dalam penataan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta pengelolaan lalu lintas kapal.
"Penetapan alur pelayaran memberikan kepastian bagi pengguna jasa transportasi laut mengenai jalur yang aman untuk dilayari, sekaligus menjadi dasar dalam penataan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta pengelolaan lalu lintas kapal secara lebih efektif," tambahnya.
Dalam proses penyusunan dokumen penetapan alur pelayaran, Direktorat Kenavigasian bersama Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan telah melakukan sejumlah tahapan teknis.
Tahapan tersebut antara lain survei hidro-oseanografi untuk mengetahui kedalaman perairan, kondisi dasar laut, arus, pasang surut dan karakteristik perairan lainnya.
Selain itu, pemerintah melakukan penyusunan desain teknis alur sesuai kebutuhan operasional kapal, kajian risiko navigasi berbasis keselamatan pelayaran, serta penyelarasan rencana penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan F. Budi Prayitno mengatakan penetapan alur pelayaran membutuhkan dukungan aspek teknis sekaligus dasar hukum yang kuat.
"Penetapan alur pelayaran pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keselamatan pelayaran. Melalui penetapan tersebut, negara memberikan kepastian mengenai ruang pelayaran yang dapat digunakan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Ia mengatakan sinkronisasi teknis diperlukan untuk memastikan penetapan alur pelayaran didukung data yang akurat dan kajian yang komprehensif.
Hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen usulan sebelum masuk ke tahap penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan sejumlah masukan terkait rencana penetapan alur pelayaran.
Mahyaruddin meminta penataan area alur pelayaran mempertimbangkan wilayah yang selama ini digunakan nelayan tradisional untuk menangkap ikan.
Ia juga mengusulkan agar pengerukan alur pelayaran memiliki lebar lebih dari 80 meter.
Selain itu, Mahyaruddin meminta pengerukan dilakukan sepanjang kawasan Pelindo.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi pengembangan Pelabuhan Tanjungbalai Asahan pada masa mendatang.
Dengan demikian, jika Pelindo melakukan pengembangan pelabuhan, kapasitas alur pelayaran sudah lebih siap untuk mendukung aktivitas kapal.
Mahyaruddin menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai mendukung kebijakan penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk mendorong investasi, inovasi, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru di daerah.
Pemko Tanjungbalai berharap penetapan alur pelayaran dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
Mahyaruddin juga berharap keberadaan alur pelayaran yang jelas dan aman dapat memberikan dampak terhadap sektor perikanan.
Ia menilai peningkatan akses pelayaran dapat mendorong produktivitas perikanan, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk hilirisasi sektor tersebut.
Harapan itu sejalan dengan arah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai 2025–2029.
Harapannya dengan penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan meningkatkan produktivitas perikanan dan nilai tambah perikanan serta peningkatan infrastruktur yang mendukung hilirisasi perikanan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungbalai 2025-2029, pungkas Wali Kota Mahyaruddin Salim.
Dengan adanya sinkronisasi tersebut, Kementerian Perhubungan berharap proses penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjungbalai Asahan dapat segera diselesaikan.
Penetapan alur diharapkan meningkatkan keselamatan pelayaran, memperlancar distribusi logistik, sekaligus memperkuat konektivitas maritim di Sumatera Utara.* (ad)
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung menilai dalil mengenai duplikasi penetapan tersangka yang diajukan mantan Jampidsus Febrie Adrians
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tiga dosen Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) memperoleh sertifikat Hak Cipta dari Kementerian Hukum melalui Kantor Wilay
NASIONAL