Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di Aula Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu, 2 September 2026 sore.
Acara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai.
Mereka antara lain Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin, Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Bobon Robiana, Danlanal TBA Letkol Laut (P) Sigit Ryanto, Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Tanjungbalai Karolina Selfia Br Sitepu, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, serta sejumlah pimpinan daerah lainnya.Baca Juga:
Kehadiran jajaran Forkopimda dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan sinergi antarlembaga di Kota Tanjungbalai.
Kerja sama lintas instansi dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Kajari Tanjungbalai Bobon Robiana menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Forkopimda dan instansi terkait dalam acara tersebut.
"Dalam kesempatan itu, Kajari Tanjungbalai Bobon Robiana menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Forkopimda dan instansi terkait. Menurut Bobon, dukungan dari seluruh pihak menjadi modal utama bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan masyarakat", ujarnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengatakan peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI menjadi momentum untuk memperkokoh silaturahmi sekaligus menjaga stabilitas dan transparansi dalam mengawal pembangunan di Kota Tanjungbalai.
"Mahyaruddin Salim mengucapkan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81, Pemko Tanjungbalai siap terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat", ujarnya.
Mahyaruddin mengatakan Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen untuk terus membangun kerja sama dengan Kejaksaan dan seluruh unsur Forkopimda.
Ia berharap sinergi tersebut dapat membantu menciptakan ketertiban umum sekaligus menghadirkan pelayanan hukum yang humanis bagi masyarakat.
"Ia juga mengungkapkan, melalui momentum ini, Pemko Tanjungbalai menegaskan komitmennya untuk terus bergandengan tangan, bersinergi serta berkolaborasi bersama Kejaksaan dan Forkopimda dalam menciptakan ketertiban umum serta pelayanan hukum yang humanis bagi masyarakat."
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK