265 Sumur Bor hingga Trauma Healing, Kapolda Aceh Bongkar Rangkaian Strategi Polri Pulihkan Korban Bencana Hidrometeorologi

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengungkap sejumlah langkah strategis Polri dalam menangani bencana hidrometeorologi di Aceh, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D'Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).

Baca Juga:

• 440 Orang Tewas dalam 2.271 Kecelakaan, Kapolda Aceh Dorong Digitalisasi dan Konsep "Polantas Karib" untuk Cegah Angka Terus Naik

Ruddi mengatakan Polri, khususnya Polda Aceh, tidak hanya hadir ketika bencana terjadi. Berbagai program juga dilanjutkan pada fase pascabencana untuk memulihkan kondisi masyarakat dan stabilitas sosial.

Menurutnya, tahapan rekonstruksi pascabencana dimulai dengan asesmen dan pemetaan. Proses tersebut meliputi identifikasi kerusakan, pemetaan kebutuhan serta analisis potensi risiko di wilayah terdampak.

Tahapan selanjutnya dilakukan melalui intervensi kemanusiaan dan psikososial. Bentuknya antara lain bantuan kemanusiaan, layanan serta bakti kesehatan, dukungan psikososial dan trauma healing, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.

"Tentunya berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional," kata Ruddi.

Salah satu program pemulihan kebutuhan dasar yang dilakukan Polri adalah pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana.

Ruddi menyebut telah dibangun 265 titik sumur bor di Aceh. Rinciannya, 10 titik melalui program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh dan 209 titik melalui program Aslog Kapolri.

Menurut Ruddi, berbagai langkah tersebut juga memiliki dampak terhadap ketahanan masyarakat. Dari sisi keamanan, intervensi tersebut dinilai dapat memperkuat human security sekaligus meningkatkan kepercayaan publik kepada aparat.

Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan hunian tetap atau huntap dinilai membantu memulihkan kohesi sosial masyarakat Aceh.

"Sedangkan dari aspek ekonomi, pemulihan infrastruktur secara cepat mencegah kelumpuhan ekonomi lokal. Model intervensi mandiri berbasis siklus infrastruktur ini terbukti sangat efektif dalam memulihkan ketahanan komunitas pascabencana secara komprehensif," ujarnya.

Paparan Kapolda Aceh tersebut sejalan dengan tema Forum Ngopi Kebangsaan IKAL Aceh, yakni "Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional".

Dalam forum yang sama, Ketua DPD IKAL Aceh Prof Dr Syahrizal Abbas mengapresiasi kehadiran para peserta. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus wadah untuk bertukar gagasan terkait berbagai persoalan strategis.

Baca Juga:

• Kapolda Aceh Pimpin Sertijab 2 PJU dan 5 Kapolres, Ini Daftar Pejabat Barunya

Syahrizal mengatakan jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dalam berbagai kegiatan cukup dinamis. Saat ini, belasan alumni relatif aktif dalam kegiatan IKAL Aceh, sementara secara keseluruhan alumni yang pernah mengikuti program PPRA maupun PPSA dan kemudian bekerja di berbagai bidang disebut mencapai lebih dari 200 orang.

"DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis," ujar Syahrizal.* (dh)

Wujud Kepedulian Nyata, INALUM Kirim Bantuan Rp 252 Juta dan Tim Relawan Khusus ke Lokasi Gempa NTT

9.375 Jiwa Terdampak Banjir Bandang Kota Solok, Satgas PRR Kebut Pemulihan Infrastruktur dan 115 Hektare Sawah

Proses Lahan Rampung, 85 Huntap Terpadu di Pesisir Selatan Siap Dibangun, Warga Sementara Huni 53 Huntara

Baru 42 Persen Rampung, Satgas PRR Kumpulkan Kementerian Kejar Percepatan Normalisasi Krueng Tamiang

Realisasi TKD Rp21 Miliar di Aceh Singkil Masih 0 Persen, Satgas PRR Kebut Serapan hingga 30 Persen per Bulan

Anggaran Rp84 Miliar Masih Nol Persen: Satgas PRR Sentil Pemkot Subulussalam dan Desak Eksekusi Nyata di Lapangan