BATU BARA — Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menghadiri Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Lima Puluh, Senin, 14 September 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi'i.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan menerima serta menyetujui Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Setelah penyampaian pendapat akhir fraksi, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan DPRD Kabupaten Batu Bara.
Wakil Bupati Syafrizal mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batu Bara serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026.
Menurut dia, pembahasan rancangan tersebut dapat diselesaikan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dengan tetap berpedoman pada ketentuan serta prosedur yang berlaku.
"Kesepakatan ini selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Syafrizal.
Syafrizal mengatakan berbagai saran, masukan, usulan, dan pendapat yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Masukan tersebut, kata dia, diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia berharap hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat.
Menurut Syafrizal, kerja sama tersebut penting agar pembangunan daerah memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian visi Batu Bara Bahagia.
Visi tersebut merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, dan Adil.
"Semangat pembangunan harus terus kita tingkatkan, termasuk melalui upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara," pungkasnya.* (ad)
JAKARTA Tim dokter spesialis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi terbaru Febiona Purba, siswi asal Kabupaten Karo,
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
