Kecelakaan Beruntun di Sergai, Sopir Angkot Tewas dan 9 Orang Luka-Luka
SERDANG BEDAGAI Kecelakaan beruntun yang melibatkan satu angkutan umum dan dua truk terjadi di Jalan Lintas MedanTebing Tinggi, tepat
PERISTIWA
BATU BARA – Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan persoalan pertanahan dan konflik agraria di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.
Penanganan setiap kasus harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data yang akurat, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Baharuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Batu Bara di Aula Sarja Arya Racana Polres Batu Bara, Selasa (13/10/2026).Baca Juga:
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara Nanang Dwi Priharyadi, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Sayed Tarmizi, perwakilan Dandim 0208/Asahan, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Rusian Heri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara Febby Richard Immanuel L. Tobing, serta jajaran perangkat daerah, unsur TNI-Polri, dan para camat.
Dalam arahannya, Baharuddin mengatakan persoalan pertanahan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Karena itu, setiap kasus membutuhkan kajian tersendiri dengan memperhatikan keakuratan data, kejelasan status hukum, dan koordinasi antarlembaga.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan di Kabupaten Batu Bara.
Persoalan tersebut mencakup HGU yang telah diperpanjang, yang masa berlakunya telah berakhir, maupun yang masih dalam proses pengurusan di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Melalui GTRA, pemerintah daerah bersama instansi terkait akan memetakan dan mengelompokkan persoalan agraria berdasarkan tingkat kompleksitasnya, mulai dari kategori ringan, menengah, hingga berat.
Pengelompokan tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas dan langkah penyelesaian yang sesuai dengan kondisi setiap kasus.
Dalam rapat tersebut, penyelesaian konflik agraria diarahkan melalui tujuh tahapan agar penanganannya lebih terstruktur.
Tahap pertama adalah identifikasi dan inventarisasi data, meliputi lokasi, pihak yang terlibat, dokumen, serta riwayat tanah.
SERDANG BEDAGAI Kecelakaan beruntun yang melibatkan satu angkutan umum dan dua truk terjadi di Jalan Lintas MedanTebing Tinggi, tepat
PERISTIWA
YOGYAKARTA Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM seDIY) mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
POLITIK
MEDAN Aktivis hukum Dhani Lubis bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan Direktur Siber Polda Sumatera Utara, Kombes Pol. Dr. Bayu Wic
NASIONAL
MEDAN Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) S
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendukung permintaan keluarga Winda Lorenza agar dilakukan ekshumasi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek kawasan Jalan Denai, Gang Jati, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, pada
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menyatakan akan mematuhi putusan hakim praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan anggota DPRD Sumut d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polisi menangkap seorang pemuda berinisial TSR (18) yang diduga terlibat dalam aksi pembegalan terhadap dua wanita di Jalan Yos Su
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Jalur pendakian Gunung Sibayak di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ditutup sementar
PARIWISATA
SIMALUNGUN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyambut peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara sebaga
PEMERINTAHAN