Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat sejumlah laporan dan temuan pelanggaran selama proses tahapan pemilu, menunjukkan tingkat keaktifan dan kewaspadaan dalam mengawal jalannya demokrasi. Data yang diterima oleh Bawaslu menunjukkan adanya 1.116 laporan dan 606 temuan pelanggaran yang menjadi fokus pengawasan.
Dari 1.116 laporan yang masuk, 450 di antaranya telah diregistrasi, sedangkan dari 606 temuan pelanggaran, 523 telah diregistrasi sementara 83 lainnya masih dalam proses. Anggota Bawaslu RI, Puadi, menyampaikan bahwa dari penanganan pelanggaran yang sudah dilakukan, sebanyak 468 di antaranya terbukti sebagai pelanggaran, sementara 299 lainnya tidak terbukti. Selain itu, 206 kasus masih dalam proses penanganan.
Jenis pelanggaran yang dilaporkan mencakup berbagai aspek, termasuk pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara menjadi pusat perhatian dengan jumlah temuan dan laporan yang signifikan.
Bawaslu juga mencatat sejumlah pelanggaran yang terjadi selama tahapan kampanye, dengan total 408 laporan dan 249 temuan. Dari jumlah tersebut, 154 laporan dan 224 temuan telah diregistrasi. Jenis pelanggaran yang dilaporkan termasuk pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya.
Selain itu, Bawaslu mencatat laporan dan temuan terkait pelanggaran yang terjadi selama masa tenang, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Total ada puluhan laporan dan temuan yang menjadi perhatian, menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi.
(K/09)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL