RUU HAM Larang Anggota dan Purnawirawan TNI-Polri Jadi Komisioner Komnas HAM
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
PAPUA – Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri, mengungkapkan bahwa masih terdapat 514 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Papua yang belum melakukan pencoblosan surat suara. Data ini mencakup informasi hingga H+2 pencoblosan pada Jumat, 16 Februari 2024. Dari total 15.213 TPS yang tersebar di 29 kabupaten dan kota di Papua, sebanyak 14.701 TPS sudah melaksanakan pencoblosan, sementara 514 TPS masih harus melakukannya.
Kapolda menyampaikan bahwa beberapa faktor telah menyebabkan TPS tersebut belum melakukan pencoblosan. Di antaranya adalah kendala transportasi, cuaca buruk, serta faktor politik sistem noken. Terdapat wilayah-wilayah tertentu seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat yang masih mengalami tarik ulur terkait pemberian suara masyarakat, sementara beberapa wilayah lainnya menghadapi kendala logistik atau transportasi.
Dari data Polda Papua, terdapat 31 TPS yang belum mencoblos di Provinsi Papua, dengan rincian 19 TPS di Kabupaten Mamberamo Raya dan 12 TPS di Kabupaten Waropen. Di Provinsi Papua Tengah, terdapat 392 TPS yang belum mencoblos, termasuk 92 TPS di Kabupaten Paniai, 295 TPS di Intan Jaya, dan 5 TPS di Kabupaten Nabire. Sedangkan di Provinsi Papua Pegunungan, terdapat 91 TPS yang belum mencoblos, termasuk 4 TPS di Kabupaten Jayawijaya dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara.
Meskipun demikian, Kapolda mengucapkan rasa syukur karena kegiatan pencoblosan di semua TPS di Papua Selatan telah selesai dilakukan, meskipun sempat terjadi masalah di Boven Digoel yang sudah diselesaikan. Dia berharap bahwa semua TPS di Tanah Papua yang belum melakukan pencoblosan dapat segera melaksanakannya, sehingga proses perhitungan suara dapat dilakukan dengan segera. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Tanah Papua atas partisipasinya dalam menjaga keamanan sehingga proses pemungutan suara dapat berjalan dengan aman dan damai.
(FZ/011)
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuka opsi pember
KESEHATAN
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (PW IKA UT) Medan Sumatera Utara Tahun
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah periode 2022
HUKUM DAN KRIMINAL