Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, dengan tegas mengeluarkan seruan kepada aparat kepolisian dan tentara Indonesia, menegaskan bahwa intimidasi terhadap rakyat harus dihentikan. Dalam konteks ini, Megawati menekankan bahwa PDI-P adalah partai politik yang sah dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum (pemilu), serta harus diakui sepenuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam konteks kekhawatirannya terhadap meningkatnya intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat menjelang Pemilu 2024. Megawati mengungkapkan ketidakpatiannya terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan dalam menanggapi kontestasi politik, merujuk pada kasus yang melibatkan politikus dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Aiman Witjaksono, serta insiden penganiayaan terhadap relawan pasangan Ganjar-Mahfud di Gunungkidul.
Dalam pandangannya, hukum harus ditegakkan dengan adil dan setara bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang status sosial atau politik mereka. Megawati menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, sehingga semua warga negara merasa aman dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.
Seruan Megawati juga mencakup pesan kepada rakyat agar tidak takut terhadap intimidasi yang mungkin dilakukan oleh aparat keamanan, karena hukum seharusnya melindungi hak-hak mereka. Dengan menyuarakan hal ini, Megawati menunjukkan peran dan komitmen politiknya dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam proses politik di Indonesia.
Dengan demikian, pernyataan Megawati Soekarnoputri mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi politik dan keamanan di Indonesia, serta menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak rakyat dan menjaga integritas demokrasi negara.
(A/08)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN