JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa pendidikan dasar jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, wajib diselenggarakan tanpa biaya.
Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Selasa (27/5/2025).
"Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta," tegas Enny dalam pembacaan putusan.
Baca Juga:
Enny menjelaskan, kewajiban menyediakan pendidikan dasar gratis adalah bagian dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang diatur dalam konstitusi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan bertahap dan selektif, sesuai kemampuan negara, tanpa menciptakan diskriminasi.
Baca Juga:
Menanggapi putusan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pihaknya masih menganalisis isi keputusan.
"Kami masih menganalisis keputusan MK," ujar Abdul singkat , Rabu (28/5/2025).
Senada, Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq juga menyebut bahwa pihaknya tengah mengkaji implikasi kebijakan ini, termasuk dari sisi anggaran dan pengelolaan lintas kementerian.
"Kami masih menunggu arahan Presiden Prabowo, mengingat jenjang SD dan SMP merupakan wewenang pemerintah daerah," kata Fajar.
Doni Koesoema, pengamat pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara, menilai putusan MK bisa dijalankan asal anggaran pendidikan difokuskan ke tiga kementerian utama: Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama.
"Anggaran 20 persen pendidikan dalam APBN jangan tersebar ke kementerian/lembaga lain yang tidak mengurusi pendidikan. Selama ini itu sumber inefisiensi," jelas Doni.
Sebagai gambaran, dari total anggaran pendidikan 2025 sebesar Rp 724,2 triliun, hanya Rp 33,7 triliun (4,63%) dialokasikan ke Kemendikdasmen. Bahkan setelah efisiensi, tersisa hanya Rp 25,5 triliun.
MEDAN Dua raksasa teknologi global, Microsoft dan OpenAI, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal menuju fase t
Sains & Teknologi
BANDA ACEH Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh, Kombes Pol. Shobarmen, mengingatkan seluruh personel kepolisian akan pentingnya menjaga
Nasional
ACEH BESAR Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika dengan memusnahkan d
Hukum dan Kriminal
JAMBI PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan akan segera mengoperasikan Jalan Tol BetungTempinoJambi (Betejam) Seksi 3 Segmen Tempi
Nasional
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan siap menindaklanjuti permintaan fatwa dari Center of Economic and Law Studies (Celios)
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) 2023, Nizar Ali, sebagai saksi dala
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja, Universitas Aufa Ro
Pendidikan
DENPASAR Menyusul bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 10 September lalu, Polda Bali mengerahkan personelny
Peristiwa
MEDAN Pemakaian behel atau kawat gigi tanpa kontrol rutin dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, bahkan dapat mengganggu d
Kesehatan
MEDAN Pihak berwenang Amerika Serikat masih memburu pelaku penembakan yang menewaskan Charlie Kirk, influencer pendukung Donald Trump, d
Internasional