MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memastikan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) tidak hanya berfokus pada penggratisan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Program prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution ini juga akan dilengkapi dengan dukungan internet gratis, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta pemaksimalan layanan perpustakaan di daerah.
Baca Juga:Program ini akan mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun ajaran baru 2026–2027, dengan Kepulauan Nias sebagai zona pertama yang merasakan manfaatnya.
"Saat ini masih dalam tahap studi kelayakan dan survei. Dari sini nanti kita tahu berapa tepatnya anggaran yang dibutuhkan, berapa biaya per siswa, karena SPP itu berbeda-beda di setiap sekolah. Kita juga akan lihat sejauh mana siswa sudah ditanggung oleh dana BOS atau program lainnya agar tidak tumpang tindih," ujar Perwakilan Dinas Pendidikan PemprovSumut, Faisyal Hartawan Isma, dalam temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Jumat (19/9/2025).
Faisyal menegaskan bahwa hasil studi kelayakan tersebut akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum bagi implementasi PUBG.
SOLO Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi telah menerima kunjungan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis di kediamannya beberapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA Kepolisian Resor Jembrana mulai mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui Rapat Koordinasi Awal Pengamanan Ope
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyusun langkah strategis peningkatan kualitas dan akses layanan hukum melalui Rapat Ren
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan terkait dua Warga Negara Indonesia (WN
PERISTIWA
JAKARTA Keberadaan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, selama 24 hari di Prancis pada bulan September 2024 menuai sorotan publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan peningkatan kinerja org
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa salinan ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merupakan informasi terbuka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah tegas untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul pengg
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global
NASIONAL
