Usulan Gaji Kepala Daerah Naik dari 20 Persen PAD, Guru Besar Unpad: Korupsi yang Dilegalkan?
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
MEDAN — Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Kota Medan yang terletak di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (30/3/2026).
Selain meninjau progres pembangunan, Zakiyuddin juga mengadakan pertemuan dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara dan perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum.
Pada kesempatan tersebut, Zakiyuddin menekankan pentingnya percepatan pembangunan dan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu tugas prioritas yang harus segera diselesaikan tepat waktu.
"Kita sudah koordinasi, ini harus dipercepat karena ini tugas utama kita. Besok PU bersama Camat dan Lurah langsung turun untuk melihat kondisi drainase," ujar Zakiyuddin Harahap didampingi sejumlah kepala dinas terkait.
Zakiyuddin mengungkapkan kekhawatirannya mengenai masalah infrastruktur pendukung, terutama drainase dan penerangan jalan.
Menurutnya, jalan yang tidak dilengkapi drainase memengaruhi kualitas lingkungan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
"Drainase harus segera dibuat. Tidak layak rasanya jalan di Kota Medan tanpa drainase. Begitu juga lampu penerangan harus segera dipasang," tegas Zakiyuddin Harahap.
Ia juga menginstruksikan agar pengerjaan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk PDAM dan PLN, untuk menghindari pekerjaan berulang yang sering terjadi.
"Kita tidak mau lagi kejadian, jalan sudah diaspal dibongkar lagi untuk pasang pipa atau kabel. Ini makan biaya, makan waktu, dan hasilnya tidak rapi," jelas Zakiyuddin.
Lebih lanjut, Zakiyuddin mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, pengembang, dan instansi terkait agar seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari pembangunan drainase, pengaspalan jalan, hingga pemasangan utilitas, dapat dilakukan secara bersamaan.
Dengan cara ini, diharapkan pengerjaan dapat selesai lebih efisien tanpa adanya pembongkaran ulang.
"Lebih bagus kita kerjakan bersama. Jadi sekali kerja langsung selesai, tidak bongkar pasang lagi," ucap Zakiyuddin Harahap.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam merealisasikan program pembangunan.
Ia juga meminta seluruh pihak terkait untuk segera menggelar rapat koordinasi lanjutan guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, Eva dari Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Utara yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Medan sudah mencapai 28 persen.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini penutup atap sudah terpasang, dan pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi ikon pendidikan baru di Kota Medan.
"Medan diharapkan menjadi tolok ukur secara nasional. Saat ini penutup atap sudah terpasang, ini menjadi ikon pertama untuk Sekolah Rakyat," ujarnya.
Meski capaian pembangunan cukup signifikan, Eva mengakui bahwa masih ada beberapa kendala terkait infrastruktur dasar di sekitar lokasi, seperti drainase, jalan lingkungan, dan penerangan jalan.
Ia berharap masalah-masalah ini segera ditangani agar proyek Sekolah Rakyat dapat diselesaikan tepat waktu.
"Lingkungan sekitar masih perlu pembenahan. Drainase, jalan, hingga penerangan harus segera diselesaikan agar memenuhi syarat kelayakan," katanya.
Dengan sisa waktu sekitar 92 hari menuju target penyelesaian pada 30 Juni 2026, pihak pengembang dan pemerintah kota optimis bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dapat selesai tepat waktu dan beroperasi pada 30 Juli 2026.*
(ad)
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
RUSIA Rusia mulai mengimpor bensin dari India untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di dalam negeri. Krisis tersebu
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afa
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah beb
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali melanjutkan operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (P
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Komando Operasi (Koops) TNI Habema mengerahkan tiga helikopter untuk mengevakuasi jenazah pilot berkewarganegaraan Amerika Serika
PERISTIWA
JAKARTA Markas Besar (Mabes) TNI memberikan tanggapan terkait penyidikan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar meng
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait rekomendasi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL