Wacana Penghapusan Prodi Keguruan, Komisi X DPR: Kami Menolak!

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menegaskan pentingnya keadilan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia serta menolak wacana penghapusan program studi (prodi) keguruan di perguruan tinggi.

Pernyataan itu disampaikan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026.

Esti menilai pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat bahwa negara harus hadir menjamin hak pendidikan seluruh warga negara.

Baca Juga:

• Prabowo Teken Perpres RAN PE 2026–2029, Perkuat Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

"Pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi memastikan negara benar-benar hadir bagi seluruh anak bangsa," kata Esti, Senin, 4 Mei 2026.

Ia menegaskan tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mengakses pendidikan.

Menurut dia, pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara tanpa diskriminasi.

Esti juga menyoroti pentingnya kesejahteraan guru sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan.

Ia menilai masih terdapat ketimpangan penghasilan dan ketidakpastian ekonomi yang dialami tenaga pendidik.

"Kualitas pendidikan harus dimulai dari kesejahteraan guru. Tidak boleh lagi ada guru yang mengabdi dengan penghasilan yang jauh dari cukup," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Esti secara tegas menolak wacana penghapusan prodi keguruan yang sebelumnya mengemuka dalam diskursus kebijakan pendidikan tinggi.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan nyata di lapangan, terutama di daerah terpencil.

"Kami menyuarakan penolakan terhadap penghapusan Prodi Keguruan," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Esti, masih banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Karena itu, keberadaan prodi keguruan dinilai tetap relevan dan dibutuhkan.

Selain isu tenaga pendidik, Esti juga menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan antarwilayah. Ia menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan, termasuk akses listrik, internet, dan sarana belajar di era digitalisasi.

"Jangan sampai ada ketimpangan yang terlalu jauh, terutama di daerah 3T," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD digunakan secara tepat sasaran.

Menurut dia, anggaran pendidikan tidak boleh hanya terserap untuk belanja rutin, tetapi harus berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan.

Esti menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas dan keadilan sistem pendidikan.

Negara, kata dia, harus memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada seluruh masyarakat tanpa kecuali.

"Hari ini kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia ditentukan dari ruang-ruang belajar kita," ujarnya.*

(kp/ad)

Prabowo Teken Perpres RAN PE 2026–2029, Perkuat Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Beredar Isu Kamar Mewah dan Akses Bebas Kendaraan di Lapas Pematang Siantar, Ditjenpas Sumut: Tidak Benar!

Bahas Evaluasi Transaksi Keuangan Bersama PPATK, Prabowo Minta Anggaran Rakyat Dikelola Lebih Ketat dan Tepat Sasaran

Pemerintah Aceh Kebut Rehabilitasi Lahan Pertanian Pascabencana, Anggaran Tembus Rp380 Miliar

Hari Kedua Gebyar Pendidikan Sumut 2026 Membludak, UMKM Diserbu Ribuan Pengunjung

Wali Kota Tanjungbalai Resmi Buka OSN 2026, Fokus Tingkatkan Prestasi dan Kualitas Pendidikan