Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH - Pemerintah Aceh mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana guna menjaga ketahanan pangan sekaligus memulihkan ekonomi masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan lahan terdampak segera kembali produktif.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan total anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai Rp380,03 miliar.Baca Juga:
Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai dari optimasi lahan, rehabilitasi, hingga pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani.
"Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif," ujar Nasir dalam keterangannya.
Program optimasi lahan (oplah) untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan menjadi salah satu prioritas utama.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp155,65 miliar untuk kegiatan ini yang mencakup 16 kabupaten/kota dengan luas mencapai 27.071 hektare.
Tahap perencanaan yang melibatkan Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Samudra telah mencapai sekitar 45 persen atau setara 12.205 hektare.
Setelah perencanaan rampung, kegiatan konstruksi oplah senilai Rp124,52 miliar akan dilaksanakan, diikuti pengolahan lahan sebesar Rp24,36 miliar yang dikelola pemerintah kabupaten/kota.
Untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, pemerintah mengalokasikan Rp65,23 miliar guna rehabilitasi lahan di lima kabupaten dengan total luas 4.393 hektare.
Hingga kini, progres pengerjaan telah mencapai sekitar 3.981 hektare, yang dilaksanakan oleh kelompok tani bersama Tentara Nasional Indonesia.
Selain itu, pembangunan infrastruktur irigasi juga menjadi fokus. Pemerintah merencanakan pembangunan 641 unit irigasi perpompaan di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98,07 miliar.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN