Prabowo Gagas Pendidikan Gratis hingga PTN, Rektor Didik J. Rachbini: Bukan Hal Mustahil, Jalur Mandiri dan Praktik Komersialisasi Harus Dihentikan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali membuka pembahasan mengenai pendidikan gratis setelah menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) harus digratiskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Prabowo mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas pelaksanaan pendidikan gratis tersebut.

Baca Juga:

• PKS Ingatkan Prabowo soal Reshuffle Kabinet: Jangan Ada Lagi Pembantu Kena Kasus Korupsi

Ia menyebut pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga universitas negeri harus dapat diakses tanpa biaya pendidikan.

Gagasan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.

Menurut Didik, pendidikan gratis tidak harus dibangun dari awal karena pemerintah telah memiliki sejumlah kebijakan untuk memperluas akses pendidikan.

"Bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis karena lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu," kata Didik.

Didik menilai pemerintah dapat melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah berjalan dan memperluas cakupannya secara bertahap.

Salah satu instrumen yang selama ini digunakan pemerintah adalah Program Indonesia Pintar (PIP), yang ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan.

Menurut Didik, langkah berikutnya dapat diarahkan pada penguatan pembiayaan pendidikan hingga jenjang SMA.

"Sekarang Presiden Prabowo tinggal melanjutkan untuk wajib belajar 15 tahun, yakni pendidikan gratis untuk sekolah menengah atas negeri," ujarnya.

Didik juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan pendidikan gratis yang telah diterapkan di sejumlah daerah.

"Jadi, gerakan baru Prabowo untuk pendidikan gratis sampai SMA sudah mutlak dijalankan dan menteri Abdul Mu'ti harus mendeklarasikan wajib belajar 15 tahun," kata Didik.

Menurut Didik, tantangan pembiayaan akan lebih besar ketika pendidikan gratis diperluas hingga perguruan tinggi negeri.

PTN memiliki kebutuhan pembiayaan yang lebih kompleks, mulai dari operasional kampus, gaji dan pengembangan dosen, laboratorium, penelitian, infrastruktur, hingga kegiatan akademik.

Karena itu, menurut Didik, penghapusan biaya yang dibayarkan mahasiswa harus diikuti dengan desain pembiayaan yang mampu menjaga operasional dan fungsi akademik PTN.

Ia juga menyoroti jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru PTN.

"Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktik komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan," ujar Didik.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Didik mengenai desain penerimaan mahasiswa dan pembiayaan perguruan tinggi negeri.

Didik berpandangan PTN seharusnya tidak terlalu dibebani tuntutan mencari sumber pendanaan melalui penerimaan mahasiswa.

Ia mengusulkan PTN, terutama Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), lebih diarahkan sebagai pusat pendidikan dan penelitian dengan dukungan pembiayaan yang memadai.

"PTN tidak lagi dibebani tugas komersial mencari anggaran, tetapi menjadi research university utamanya PTN BH, yang sebenarnya sudah banyak yang memiliki endowment fund dari berbagai sumber," katanya.

Dalam konsep tersebut, pemerintah menjadi salah satu sumber utama pembiayaan dasar PTN.

Sementara perguruan tinggi tetap dapat mengembangkan sumber pendanaan lain secara terukur.

Didik juga mengusulkan penataan ukuran dan struktur perguruan tinggi melalui efisiensi dan right sizing.

Menurut Didik, efisiensi organisasi dapat menjadi salah satu cara agar anggaran pendidikan digunakan lebih efektif.

Ia mengusulkan pemerintah membedakan dukungan operasional berdasarkan skala dan karakteristik masing-masing PTN.

"Dengan melakukan efisiensi dan 'right sizing' PTN, maka pemerintah bisa membiayai dana operasional PTN utama antara Rp500 miliar sampai Rp1 triliun, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan dana operasional Rp200-500 miliar," ujar Didik.

Besaran tersebut merupakan usulan Didik dan bukan angka anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, pemerintah masih melakukan kajian mengenai kemungkinan skema pendidikan gratis di PTN.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti arahan Prabowo dan mengkaji sejumlah opsi pembiayaan.

Dalam gagasannya, Didik juga membahas pembagian peran antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (PTS).

Menurut dia, PTN dapat memberikan prioritas kepada calon mahasiswa yang memenuhi standar akademik sekaligus berasal dari kelompok ekonomi kurang mampu.

Sementara mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dapat memilih PTS.

"Bagi mahasiswa yang mampu secara ekonomi bisa mengambil jalur PTS, yang dibiayai oleh masyarakat sehingga ada dua sumber dana pendidikan tinggi, APBN dan dana masyarakat. Mahasiswa yang tidak mampu mendapat prioritas untuk memasuki PTN tentu dengan asas meritokrasi dan kemampuan," kata Didik.

Ia menilai kemampuan akademik atau meritokrasi tetap menjadi salah satu dasar dalam penerimaan mahasiswa.

Didik juga mendorong PTS meningkatkan efisiensi pengelolaan agar biaya pendidikan tetap terjangkau dan perguruan tinggi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah sumber pembiayaan.

Didik menyebut pemerintah dapat menata kembali prioritas anggaran pendidikan untuk mendukung pembiayaan PTN.

"Dengan mengambil sebagian kecil dari 769 triliun dana pendidikan, maka pendidikan gratis untuk PTN bisa dimulai," kata Didik.

Angka Rp769 triliun tersebut merupakan angka yang disebut Didik dalam pandangannya mengenai pembiayaan pendidikan.

Angka tersebut bukan berarti pemerintah telah menetapkan seluruh dana itu untuk program pendidikan gratis PTN.

Pelaksanaan pendidikan gratis hingga PTN nantinya membutuhkan keputusan mengenai struktur anggaran, mekanisme pembiayaan, penerima manfaat, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Pernyataan Prabowo mengenai pendidikan gratis hingga universitas negeri saat ini masih berada pada tahap pembahasan.

Presiden telah menyatakan akan menggelar rapat terbatas, sedangkan pemerintah melakukan kajian mengenai kemungkinan skema pembiayaan.

Dengan demikian, belum ada ketentuan final mengenai bagaimana biaya kuliah PTN akan digratiskan, siapa saja yang menjadi penerima manfaat, serta sumber anggaran yang akan digunakan.

Pembahasan tersebut juga mencakup persoalan bagaimana menjaga kualitas pendidikan, penelitian dan operasional PTN ketika sumber penerimaan dari mahasiswa mengalami perubahan.

Didik menilai arahan Prabowo dapat menjadi momentum untuk menata kembali desain pembiayaan pendidikan nasional.

"Jadi menurut saya pemikiran Presiden masuk akal. Menterinya saja yang harus sigap, serius dan cerdas menerjemahkan semangat pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri," ujar Didik.

Didik kemudian menilai penataan anggaran pendidikan dapat dikaitkan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Dengan adanya semangat dan arahan Presiden tersebut tidak membuat bingung Menkeu, Mendiknas dan Mendikti—justru ini menjadi kesempatan agar anggaran tersebut kembali ke ranahnya," katanya.

Bagi Didik, pendidikan gratis bukan hanya persoalan menghapus biaya yang dibayar peserta didik.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan desain pembiayaan agar akses pendidikan semakin luas, kualitas tetap terjaga, serta perguruan tinggi dapat menjalankan fungsi pendidikan dan riset.

"Semangat Presiden yang berapi-api seperti itu justru kesempatan baik dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi," tutup Didik.* (ad)

PKS Ingatkan Prabowo soal Reshuffle Kabinet: Jangan Ada Lagi Pembantu Kena Kasus Korupsi

PMPHI Serukan Orangtua Larang Anaknya Makan MBG

Bahlil Disebut Tak Akan Nyapres pada 2029, Ini Rencana Ketua Umum Golkar

Tak Sekadar Administrasi, SMA Labschool Unesa 1 Dorong SPMI Jadi Budaya Mutu Sekolah

Pelatihan Legislatif DPM FMIPA Unesa Bahas Pembagian Kekuasaan dan Demokrasi, Dorong Mahasiswa Pahami Batas Wewenang

Viral Pegawai SPPG Bantul Diduga Olok-olok Korban Dugaan Keracunan MBG, BGN Langsung Beri Teguran