Mendikdasmen Abdul Mu’ti Ungkap Alasan Siswa Bisa Tidak Naik Kelas Mulai 2027/2028

Aturan itu akan menjadi landasan hukum sebelum penerapan secara resmi.

Dengan adanya regulasi tersebut, mekanisme evaluasi kenaikan kelas diharapkan memiliki pedoman yang jelas bagi sekolah, guru, siswa, dan orang tua.

Meski demikian, rincian teknis mengenai kriteria siswa yang dapat naik kelas maupun yang harus mengulang belum dijelaskan secara lengkap dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, ketentuan final masih perlu menunggu aturan resmi dari pemerintah.

Selain perubahan kebijakan kenaikan kelas dan penjurusan, Abdul Mu'ti turut menyinggung wacana sekolah gratis yang sebelumnya dibahas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mu'ti, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional.

Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai rencana sekolah gratis itu belum dapat dirinci berdasarkan keterangan yang tersedia.

Rencana perubahan kebijakan pendidikan ini menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi proses evaluasi siswa di sekolah.

Masyarakat kini menantikan aturan resmi yang akan menjelaskan mekanisme kenaikan kelas, aspek penilaian akademik dan karakter, serta penerapan kebijakan tersebut mulai tahun ajaran 2027/2028.* (cn/ad)

Politikus PDIP Prediksi Kopdes Merah Putih Berpotensi Gagal Lebih dari 90 Persen: Jadi Beban Negara Bertahun-tahun

Elektabilitas Prabowo Disebut Terus Menurun, Pengamat Ungkap Lima Faktor Penyebab

Polemik Ijazah Gibran Tak Berakhir Usai Putusan MK, Pengamat Sebut Peta Politik 2029 Makin Terbuka

Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran, YLBHI Sebut Pemerintahan Makin Jeblok dan Mengkhawatirkan

Membaca Prabowo Menyerap Kekuasaan

PWI dan Lemhannas Perkuat Kerja Sama, Bekali Wartawan Wawasan Kebangsaan Hadapi Tantangan Zaman