Warga Kecamatan Setu Kembali Kepung Kantor BRIN Tangsel dan Menolak Rencana Penutupan Jalan Serpong-Panjang

TANGSEL -Sebuah aksi unjuk rasa yang digelar oleh warga yang tergabung dalam Paguyuban Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, kembali mengguncang Kota Tangsel. Mereka berkumpul di depan Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Serpong pada Selasa (22/4) untuk menyoroti rencana penutupan dan pengalihan lalu lintas di Jalan Serpong-Parung Panjang.

Koordinator aksi, Nurendra, mengungkapkan bahwa langkah tersebut adalah respons atas janji yang belum terpenuhi dari pihak BRIN terkait pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan tersebut, warga hanya meminta agar BRIN tidak menutup total akses Jalan Serpong-Parung Panjang, mengingat dampak ekonomi yang signifikan terhadap para pedagang di sekitar wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Yan Rianto, menyampaikan bahwa proyek BRIN bukanlah tentang menutup akses jalan, melainkan pengalihan akses di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengamanan objek vital nasional yang berada di kawasan tersebut.

Pihak BRIN berencana untuk menjelaskan proyek ini lebih lanjut kepada warga setempat dalam pertemuan yang akan datang. Mereka menekankan bahwa KST B.J. Habibie telah ditetapkan sebagai objek vital nasional yang memerlukan pengamanan serius mengingat fasilitas pendukung riset yang ada di dalamnya.

Namun, sisi lain dari perdebatan ini adalah dampak sosial dan ekonomi terhadap para pedagang dan masyarakat sekitar. Warga yang turun ke jalan mempertanyakan apakah pengalihan akses jalan tersebut akan merugikan keberlangsungan usaha mereka. Ini menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Aksi ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebijakan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam era inovasi dan riset yang semakin berkembang, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melibatkan dan mendengarkan suara serta kebutuhan langsung dari masyarakat yang terdampak.

Dengan mengedepankan dialog dan komunikasi yang terbuka, diharapkan tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan infrastruktur.

(N/014)