Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Yudi Hilmawan menambahkan bahwa sebelumnya memang ada perjanjian pinjam pakai, namun dibatalkan karena melanggar ketentuan.
Bahkan, menurutnya, hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Inspektur Pemkab, Edwin Nasution, turut menegaskan bahwa yang diakui Pemkab hanyalah bangunan, bukan lahan.
Ia juga menyebut bahwa gedung sekolah tersebut harus tetap dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar demi kepentingan 325 siswa SMP Negeri 2 Galang.
Karena tidak tercapai titik temu, Hardi Mulyono menegaskan bahwa Al-Washliyah akan mempertahankan aset tersebut sampai titik darah penghabisan, dan mempersilakan Pemkab untuk menempuh jalur hukum jika tidak setuju.
"Kami siap hadapi prosesnya. Tapi tolong, jangan lagi kirim surat agar kami angkat kaki," tegasnya.
Sengketa ini dipastikan akan terus bergulir, dan menjadi perhatian publik karena menyangkut kepentingan pendidikan ratusan pelajar dan hak wakaf keagamaan yang diklaim.*
(tm/a008)
MEDAN Penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami jurnalis Deddy Irawan kembali dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keputusan DPR RI menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI dinilai bukan sekadar blunder hukum. Lebih dari itu, dianggap se
POLITIK
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan langsung kepada kontingen Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga K
PERISTIWA
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih memiliki lima jabatan yang belum terisi. Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sum
PEMERINTAHAN
