Aksi Damai Berujung Ricuh, Polisi Amankan Tujuh Orang di Depan DPRD Binjai

Sebelum insiden ricuh terjadi, aksi demonstrasi berjalan cukup dinamis dan kreatif.

Massa aksi membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap kinerja DPR RI dan kebijakan pemerintah.

Salah satu bentuk kritik yang unik adalah penampilan tari tradisional oleh seorang mahasiswi yang membawa kotak donasi.

Aksi ini sebagai simbol sindiran terhadap isu dugaan kenaikan gaji anggota DPR RI.

Ketua PC HIMMAH Kota Binjai, Rahmad, selaku koordinator aksi menyampaikan beberapa tuntutan utama dalam orasinya. Di antaranya:

- Mengecam tindakan sejumlah anggota DPR RI yang dinilai tidak mencerminkan wibawa lembaga legislatif.

- Menolak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 85 Tahun 2024 terkait penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), yang dinilai memberatkan masyarakat kecil.

- Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor retribusi parkir di Kota Binjai.

- Mendesak pembentukan Satgas Pengawasan Parkir dengan melibatkan unsur masyarakat dan mahasiswa.

Rahmad menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk gerakan moral, bukan sekadar formalitas, dan mencerminkan tanggung jawab mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Binjai, Gusuartini Br Surbakti, yang hadir langsung di tengah massa aksi, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan damai.

Ia juga menyatakan bahwa DPRD akan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang telah disampaikan, termasuk menyurati pihak-pihak terkait.