Dua Aksi, Satu Suara: Buruh & Guru Madrasah Sama-Sama Lawan Ketidakadilan

JAKARTA — Warga Ibu Kota diimbau untuk mewaspadai kemacetan di sejumlah titik utama Jakarta hari ini, Kamis (30/10/2025).

Dua aksi demonstrasi besar digelar secara bersamaan, ribuan buruh berunjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI dan ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi di depan Istana Presiden.

Aksi di Istana digalang oleh Koordinator Aksi Nasional Guru Madrasah Swasta Fahru Rizal, yang menyebutkan peserta aksi berasal dari tujuh provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi, dan Papua.

Menurut Fahru, demonstrasi ini digelar untuk menuntut kesetaraan dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang selama ini dinilai diskriminatif terhadap guru madrasah swasta.

"Kami sangat keberatan dengan aturan yang menutup kesempatan bagi guru swasta menjadi aparatur negara. Guru adalah pendidik bangsa, tanpa membedakan negeri atau swasta," tegas Fahru dalam keterangannya.

Para guru madrasah menuntut revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mereka juga dapat mengikuti seleksi P3K secara adil. Mereka juga menyoroti nasib ribuan guru madrasah swasta yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian status kepegawaian.

Dari wilayah Banten, diperkirakan sekitar 3.000 peserta berangkat menuju Jakarta pada Rabu (29/10) malam menggunakan puluhan bus dan kendaraan pribadi dengan titik kumpul di Masjid Istiqlal.

Sementara itu, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga turun ke jalan menuntut kenaikan upah minimum dan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Aksi dimulai di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan dan dilanjutkan dengan long march menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 10.30 WIB. Sejumlah ruas jalan seperti Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda diprediksi menjadi titik kemacetan terparah.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut aksi ini diikuti sekitar 5.000 buruh dari Jabodetabek, serta puluhan ribu buruh lain yang menggelar aksi serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Mogok nasional ini dilakukan secara damai, konstitusional, tanpa kekerasan dan tanpa tindakan anarkis. Semua buruh akan bertindak disiplin serta bertanggung jawab," ujar Said Iqbal.

Dalam aksinya, buruh membawa empat tuntutan utama:

- Penghapusan sistem outsourcing;
- Kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen;
- Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya;
- Pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Said Iqbal juga mengingatkan bahwa bila tuntutan tersebut tidak direspons pemerintah, pihaknya siap menggelar mogok nasional dengan melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia.

Usai putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR RI menyatakan akan menyusun UU baru dengan melibatkan serikat pekerja, konfederasi buruh, dan pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, "DPR akan membentuk tim perumus yang melibatkan serikat pekerja, konfederasi buruh, dan pihak pemerintah untuk merancang undang-undang baru ketenagakerjaan."

Langkah ini menandai babak baru hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Buruh kini tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi juga mitra aktif dalam merumuskan masa depan ketenagakerjaan nasional.*

(tb/M/006)