Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
TAPANULI SELATAN – Kepala Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, diduga terlibat dalam praktik jual-beli kawasan hutan negara sejak 2019 hingga 2024.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah warga dimintai keterangan oleh penyidik Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) terkait laporan polisi nomor LP/B/252/VIII/2025.
Salah seorang warga, N. Marbun, menyatakan kepada wartawan, Senin (3/11/2025), bahwa kepala desa diduga memotong hingga 20 persen dari harga setiap transaksi lahan yang diperjualbelikan.Baca Juga:
"Bahkan, kepala desa pernah meminta sejumlah uang agar surat jual-beli atau ganti rugi lahan diterbitkan. Semua dilakukan atas dasar surat yang ditandatangani oleh oknum kepala desa," ujarnya.
Marbun menambahkan, banyak warga yang tidak menyadari bahwa lahan mereka masuk dalam kawasan hutan negara.
"Kami tidak tahu bahwa lahan kami termasuk hutan negara. Hampir setiap warga mengalami hal serupa, dan kami merasa dikorbankan oleh oknum kepala desa. Kami bahkan dicap sebagai perambah hutan negara," ungkapnya dengan nada kecewa.
Menyikapi dugaan tersebut, warga mendesak Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Gunung Baringin.
Mereka juga meminta agar pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan Polres Tapsel menindaklanjuti dugaan praktik jual-beli ilegal tersebut.
"Kami memohon agar Kepala Desa Gunung Baringin segera diperiksa dan asetnya diaudit. Kami menduga oknum tersebut memperkaya diri sendiri, bukan untuk kesejahteraan masyarakat," tegas Marbun.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah desa maupun Polres Tapanuli Selatan terkait dugaan jual-beli kawasan hutan negara tersebut.
Penyidikan masih berlangsung, dan warga berharap kasus ini segera ditangani secara transparan.*
(a008)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK