Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas penanganan pascabencana banjir di Sumatera.
Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap fakta mengejutkan: ratusan ribu hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah dialihfungsikan secara ilegal.
Berdasarkan data yang disampaikan Nusron, total luas hutan yang tidak lagi berfungsi sebagai hutan mencapai 1,599 juta hektare.Baca Juga:
"Di Aceh sekitar 358 ribu hektare hutan digunakan untuk kepentingan non-hutan, di Sumatera Utara 884 ribu hektare, dan di Sumatera Barat 357 ribu hektare," ujarnya, Senin (19/1/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Nusron menjelaskan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kini tengah melakukan investigasi untuk memastikan apakah alihfungsi hutan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir dan longsor di wilayah tersebut.
"Ini sedang diselidiki dan menjadi pemicu apakah poin-poin ini berkontribusi terhadap bencana banjir," ujar Nusron.
Lebih jauh, Nusron menambahkan bahwa banyak kawasan hutan di tiga provinsi tersebut dialihfungsikan menjadi kebun, proyek pertambangan, hingga kegiatan non-kehutanan lain.
"Salah satu faktor adalah banyaknya izin IPPKH yang diberikan untuk kepentingan tambang dan kepentingan lain yang tidak sesuai fungsi hutan," kata Nusron.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk meningkatkan pengawasan alihfungsi hutan dan memastikan mitigasi bencana dapat dilakukan lebih efektif.*
(kp/ad)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN