PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
MEDAN — Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membuka kembali operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Mereka menilai penghentian aktivitas perusahaan tersebut telah memicu penurunan signifikan kondisi ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
Aksi tersebut digelar di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 16 April 2026.Baca Juga:
Massa berasal dari sejumlah daerah, antara lain Toba, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Selatan.
Koordinator aksi, Maju Butarbutar, menyebut penghentian operasional TPL berdampak luas terhadap mata pencaharian masyarakat.
"Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan menurun drastis. Dampaknya sudah meluas," ujarnya.
Ia menjelaskan, sedikitnya 13 ribu orang terdampak langsung, mulai dari petani hutan, sopir angkutan, petani tumpang sari, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dampak tersebut, kata dia, juga merembet ke sektor pendidikan.
Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Erwin Sitorus, menuturkan banyak anak terancam putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga yang memburuk.
"Bahkan mahasiswa terpaksa berhenti kuliah karena keterbatasan biaya," katanya.
Selain mendesak pembukaan kembali operasional perusahaan, massa juga meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengambil langkah konkret dalam merespons situasi tersebut.
Mereka menilai diperlukan kebijakan strategis untuk mencegah memburuknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Forum tersebut juga meminta keterlibatan aktif Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk aparat penegak hukum dan DPRD, guna menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel.
Dalam tuntutan lainnya, massa mendesak pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pembakaran lahan dan aktivitas ilegal di sejumlah wilayah.
Penegakan hukum dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Menurut massa, tanpa langkah konkret dari pemerintah, potensi konflik sosial dapat meningkat seiring bertambahnya angka pengangguran di kawasan tersebut.
Sebagai solusi jangka pendek, mereka meminta pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi, termasuk penyediaan lapangan kerja alternatif dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak.
Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah pusat segera merespons kondisi ini dan mempertimbangkan situasi riil masyarakat daerah dalam setiap kebijakan yang diambil.*
(vv/ad)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL