Bahlil Sentil Warga Mampu Masih Gunakan BBM Subsidi: “Apa Tidak Malu Kita Mengambil Hak Orang Lain?”
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MEDAN – Ratusan massa yang mengatasnamakan Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Medan, Senin, 20 April 2026.
Mereka menuntut pembebasan Toni Aji Anggoro, terpidana kasus korupsi proyek pembuatan website desa di Kabupaten Karo.
Massa yang mayoritas mengenakan atribut kuning loreng-loreng itu memadati Jalan Pengadilan sejak siang hari.Baca Juga:
Dalam aksinya, mereka bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan pembebasan.
Situasi sempat memanas ketika sebagian peserta aksi mencoba mendorong pagar gerbang pengadilan serta melempar air ke arah petugas keamanan yang berjaga.
Aparat kepolisian yang bersiaga di lokasi langsung memperketat pengamanan untuk mencegah eskalasi.
Koordinator aksi sekaligus pengurus DPP Pujakesuma, Eko Sopianto, menilai Toni Aji Anggoro bukan pelaku utama dalam perkara tersebut.
Ia menyebut kliennya hanya bekerja secara teknis dalam pembuatan website desa yang menjadi objek perkara.
"Kami meminta pengadilan membebaskan Toni Aji Anggoro. Dia hanya pekerja kreatif pembuatan website yang diminta oleh pengguna anggaran, yakni kepala desa," kata Eko di lokasi aksi.
Menurut Eko, putusan pengadilan terhadap Toni tidak mencerminkan rasa keadilan. Ia menilai terdapat kekeliruan dalam penetapan pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut.
Ia juga mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Bahkan, massa berencana bertahan di depan pengadilan dengan mendirikan tenda.
"Kalau Toni tidak dibebaskan, kami akan kembali lagi dan menginap di sini sampai ada keadilan," ujarnya.
Sebelumnya, Toni Aji Anggoro divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.
Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Karo yang menuntut 15 bulan penjara.
Dalam perkara yang sama, terdakwa lain, Jesaya Peranginangin, dijatuhi hukuman 20 bulan penjara
Keduanya dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi informatika lokal desa berupa website desa pada 2020–2023 di sejumlah kecamatan di Kabupaten Karo.*
(sp/ad)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN