Warga Komplek Al Falah Pematangsiantar Sembelih 5 Ekor Sapi Kurban, Pererat Ukhuwah di Hari Iduladha
PEMATANGSIANTAR Semangat berbagi dan kebersamaan mewarnai perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Komplek Al Falah, Tambun Timur, Ko
NASIONAL
LAMPUNG -Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung mendorong pemerintah pusat untuk segera menghentikan impor tapioka dan menetapkan harga singkong yang berkeadilan bagi petani.
Langkah ini diambil menyusul perjuangan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta.
Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyatakan bahwa tingginya volume impor tapioka selama ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya harga singkong di tingkat petani, terutama di Lampung yang merupakan sentra produksi singkong nasional.
"Impor tapioka menjadi salah satu sebab rendahnya harga singkong di Lampung. Oleh karena itu, FPKB mendorong penghentian impor tapioka dan penetapan harga yang adil bagi petani," tegas Khoir, Kamis (26/6).
Khoir juga menyambut baik langkah Gubernur Lampung yang membawa langsung aspirasi petani ke pusat. Namun, ia menegaskan bahwa perjuangan ini harus direspons secara konkret oleh pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan nasional.
"Kami mengapresiasi langkah Gubernur. Tapi ini tidak cukup. Pemerintah pusat harus hadir dan melindungi hasil tani dalam negeri dengan kebijakan yang melarang impor saat produksi lokal melimpah," ujarnya.
Fraksi PKB menilai bahwa masalah harga singkong bukan semata isu ekonomi lokal, tetapi sudah menyentuh agenda ketahanan pangan nasional. Ia menyebut pentingnya strategi untuk kemandirian pangan, termasuk skema perlindungan harga dan regulasi distribusi hasil tani.
"Dukungan kepada petani singkong bukan sekadar solidaritas, ini strategi nasional menuju kedaulatan pangan," tambahnya.
Khoir menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen—baik di daerah maupun pusat—untuk bersinergi demi kesejahteraan petani singkong dan tumbuhnya industri pengolahan pertanian dalam negeri.
"Kami berharap perjuangan ini akan meningkatkan pendapatan petani, membangun industri pertanian nasional, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor," pungkasnya.*
(kp/j006)
PEMATANGSIANTAR Semangat berbagi dan kebersamaan mewarnai perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Komplek Al Falah, Tambun Timur, Ko
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan Antam kembali mengalami pelemahan pada perdagangan Rabu, 27 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Raya Iduladha 1
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan strategis nasional kompak mengalami kenaikan pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/20
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,6 miliar untuk renovasi dua rumah susun sederhana sewa (Rusuna
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sekaligus pakar hukum pidana, Assoc Prof Dr H Adi Mansa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Perubahan identitas etnis di tengah dinamika sosial menjadi salah satu fenomena yang terjadi dalam masyarakat Simalungun. Per
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) resmi melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda ke Baresk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara membantah kabar yang beredar di media sosial dan sejumlah platform digital terkait dugaan dilepaskannya tersa
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Ac
PENDIDIKAN
MEDAN Seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan (Unimed), Sartika, melaporkan dugaan penghinaan, pencemaran nama baik,
HUKUM DAN KRIMINAL