RUU HAM Larang Anggota dan Purnawirawan TNI-Polri Jadi Komisioner Komnas HAM
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan serius terkait peredaran lima jenis pupuk palsu di sejumlah daerah.
Ia menyebut, praktik curang tersebut telah menyebabkan potensi kerugian bagi para petani Indonesia hingga mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.
Dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025), Mentan menyatakan keprihatinannya atas dampak berat yang harus ditanggung petani, terutama mereka yang menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membeli pupuk.
"Bayangkan, kalau pupuknya palsu, kerugiannya bukan hanya nominal. Tapi petani bisa langsung bangkrut karena dana yang digunakan adalah pinjaman," ujar Amran.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengambil langkah tegas tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi pupuk palsu.
Menurutnya, praktik ini merupakan bentuk kejahatan serius yang mencederai kesejahteraan petani dan menghambat ketahanan pangan nasional.
Amran juga mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Tak hanya pupuk palsu, Mentan juga menyoroti praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilaporkan terjadi di beberapa daerah.
Amran memastikan bahwa pelanggaran terhadap aturan HET akan ditindak tegas.
Penjual yang menaikkan harga pupuk secara ilegal akan disegel, ditutup operasionalnya, dan diblokir dari kerja sama penyaluran subsidi.
"Minggu ini kami akan mulai menutup semua penyalur yang menjual di atas HET. Tidak ada kompromi. Ini demi keberlanjutan swasembada pangan nasional," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), menyatakan kesiapannya dalam membenahi distribusi pupuk subsidi di lapangan.
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuka opsi pember
KESEHATAN
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (PW IKA UT) Medan Sumatera Utara Tahun
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah periode 2022
HUKUM DAN KRIMINAL