B50 Resmi Diluncurkan, Apa Dampaknya bagi Harga Sawit dan Petani?

JAKARTA – Pemerintah resmi memulai implementasi program biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan ini dinilai berpotensi mengubah peta industri kelapa sawit Indonesia, mulai dari peningkatan permintaan minyak sawit mentah (CPO), kenaikan harga tandan buah segar (TBS) petani, hingga penghematan devisa negara.

Pemerintah menyebut penerapan B50 mampu menghapus impor solar, menghemat devisa hingga sekitar Rp170 triliun, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Baca Juga:

• Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Siapkan Pleidoi

Namun di sisi lain, pelaku industri dan organisasi petani sawit mengingatkan masih ada tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait kebijakan pungutan ekspor CPO.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai implementasi B50 justru dapat memperkuat harga CPO di pasar domestik maupun internasional.

Menurutnya, meningkatnya kebutuhan CPO di dalam negeri otomatis akan mengurangi volume ekspor Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.

"Kalau implementasi B50 menyebabkan ekspor berkurang, yang terjadi justru kenaikan harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit apabila suplai minyak nabati lain stagnan atau berkurang. Ini justru akan meningkatkan harga CPO dalam negeri, ujung-ujungnya harga TBS petani juga akan naik," ujar Eddy.

GAPKI memperkirakan sekitar 13 juta hingga 20 juta ton CPO akan dialihkan dari pasar ekspor ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan biodiesel B50.

Berkurangnya pasokan di pasar global diyakini dapat mendorong kenaikan harga minyak nabati dunia, yang kemudian berdampak positif terhadap harga sawit di dalam negeri.

Meski demikian, optimisme tersebut tidak sepenuhnya dirasakan kalangan petani.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengingatkan adanya dampak dari kenaikan tarif pungutan ekspor CPO menjadi 12,5 persen.

Menurut SPKS, kebijakan tersebut telah menekan harga tandan buah segar (TBS) hingga sekitar Rp833 per kilogram.

Kondisi itu diperkirakan menyebabkan potensi kerugian petani sawit nasional mencapai sekitar Rp499 miliar hingga Rp500 miliar setiap bulan.

Bagi GAPKI, persoalan utama bukan berada pada program B50, melainkan kemungkinan pemerintah kembali menaikkan tarif pungutan ekspor apabila penerimaan dana sawit menurun akibat berkurangnya ekspor.

"Kalau kemudian pungutan ekspor berkurang lalu PE dinaikkan lagi, maka ini yang akan menekan harga CPO dalam negeri dan juga harga TBS petani," tegas Eddy.

Karena itu, GAPKI berharap pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program biodiesel dan keberlanjutan industri sawit nasional agar manfaat B50 benar-benar dirasakan petani.

Di sisi pasokan, GAPKI memastikan produksi CPO nasional masih mencukupi untuk mendukung implementasi B50.

Tambahan kebutuhan diperkirakan sekitar 1,74 juta ton dan masih dapat dipenuhi dari produksi nasional.

"Seharusnya tahun ini produksi cukup untuk mendukung B50, kebutuhan sekitar 1,74 juta ton," kata Eddy.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar setelah mandatori biodiesel ditingkatkan dari B40 menjadi B50.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Kamis (9/7/2026), di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bahlil, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 38 juta hingga 40 juta kiloliter setiap tahun.

Sebelum program B50 diterapkan, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter solar setiap tahunnya.

"Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak," ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, sebelum diterapkan secara nasional, B50 telah menjalani uji coba selama enam bulan pada berbagai jenis kendaraan dan moda transportasi, mulai dari kereta api, bus, kapal, hingga berbagai merek mobil dari Asia maupun Eropa.

"Jadi ini dari Asia sampai Eropa semua (merek mobil) kita bikin. Kapal-kapal semuanya kita tes. Dan alhamdulillah hasil tesnya ternyata kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40," katanya.

Selain mengurangi impor solar, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat meningkatkan penghematan devisa dari sekitar Rp133 triliun pada program B40 menjadi sekitar Rp170 triliun.

Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang menjadi 2,1 juta orang, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dari sekitar 39,66 juta ton CO2 menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2.

Meski dinilai membawa banyak manfaat bagi sektor energi dan industri sawit, sejumlah pelaku usaha berharap pemerintah tetap menjaga kebijakan fiskal, khususnya terkait pungutan ekspor, agar keuntungan dari meningkatnya permintaan CPO tidak justru berkurang akibat beban biaya yang lebih tinggi.* (km/ad)

Dituntut 8,5 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Siapkan Pleidoi

Prabowo Resah Indonesia Belum Lolos ke Piala Dunia: Jangan Anggap Enteng, Mana Erick Thohir?

Bahlil: Indonesia Tak Lagi Impor Solar Berkat B50, Hemat Devisa Rp170 Triliun

Prabowo Resmikan Biosolar B50, Indonesia Jadi Negara Pertama di Dunia Terapkan Mandatori Biodiesel 50 Persen

Pemprov Sumut Alokasikan Rp64,2 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Langkat, Jembatan Baru Juga Dibangun

Rico Waas Dorong Restoran dan Kafe di Medan Gunakan QRESTO, Sistem Pajak Digital yang Lebih Transparan