Viral Ucapan Zulhas "Kalau Tanam Padi Tak Untung, Tanam Sawit", BM PAN: Jangan Dipotong Konteksnya

JAKARTA – Potongan video pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyebut, "Kalau tanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit," ramai beredar di media sosial dan memicu beragam tanggapan.

Sebagian warganet menilai pernyataan tersebut sebagai ajakan kepada petani untuk meninggalkan budidaya padi.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Slamet Ariyadi, menilai potongan video yang beredar tidak menampilkan konteks secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Baca Juga:

• KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Bengkulu, Usut Dugaan Suap Pengelolaan Limbah Kesehatan

Menurut Slamet, pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat memberikan pidato dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulawesi Selatan pada Selasa (4/8/2026).

Ia menjelaskan, dalam pidatonya, Zulhas tidak mengajak petani mengubah lahan sawah menjadi perkebunan sawit.

Pernyataan itu, kata dia, merupakan kritik terhadap cara pandang ekonomi pasar bebas yang pernah diterapkan setelah era reformasi.

"Pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ajakan meninggalkan budidaya padi atau mengurangi komitmen terhadap swasembada pangan. Bahkan, hal tersebut menerangkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat produksi pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan," ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Slamet mengatakan, contoh sawit yang disampaikan Zulhas digunakan untuk menggambarkan pola pikir lama, yaitu ketika kebutuhan beras dianggap bisa dipenuhi melalui impor dengan memanfaatkan keuntungan dari komoditas lain.

"Menurutnya, mekanisme pasar bebas membuat pemerintah dulu kerap berpikir bahwa yang terpenting adalah memiliki uang. Jika tidak punya beras, ya tinggal dibeli dari hasil keuntungan komoditas lain seperti sawit," paparnya.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan ajakan kepada petani untuk mengalihkan fungsi lahan pertanian.

"Zulhas tidak sedang menyuruh petani untuk berbondong-bondong membabat sawah atau mengganti lahan padi dengan sawit. Ia memakai contoh tersebut untuk menjelaskan alasan mengapa Indonesia sempat mengalami ketergantungan tinggi pada impor beras," imbuhnya.

Slamet menilai, dalam pidatonya Zulhas justru menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian dari kedaulatan nasional.

"Bagi Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah kehormatan bangsa dan wujud kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan," tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia masih mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras pada 2024 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, arah kebijakan pemerintah saat ini difokuskan pada pengurangan ketergantungan impor melalui peningkatan produksi pangan nasional.

"Prinsip pemerintah sangat jelas, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi pangan dalam negeri melalui peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan kesejahteraan petani. Swasembada pangan bukan sekadar target, melainkan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Slamet mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai potongan video atau kutipan yang beredar di media sosial tanpa melihat isi pidato secara lengkap agar tidak terjadi kesalahpahaman.* (d/ad)

KPK Geledah Sejumlah Lokasi di Bengkulu, Usut Dugaan Suap Pengelolaan Limbah Kesehatan

Prabowo Akui Mutu Pendidikan RI Masih Kalah dari Negara Tetangga, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Reshuffle Kabinet Bisa Jadi Opsi Tingkatkan Kepuasan Publik

Harga Semen Naik, Pelaku Konstruksi Khawatir Biaya Proyek dan Investasi Terdampak

Satgas PRR Perkuat Pengawasan Pemulihan Pascabencana di Aceh, Pastikan Dana Rp1,6 Triliun Tepat Sasaran

Siswa Dilarang Bawa Pulang Makanan MBG, Ini Penjelasan Kepala BGN