Pemkab Aceh Tengah Pulihkan 1.496 Hektare Sawah Rusak Pascabencana, Petani Ditargetkan Kembali Menanam September

ACEH TENGAH — Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Dari 1.615 hektare sawah yang masuk kategori rusak ringan, sebanyak 1.496 hektare atau lebih dari 90 persen telah ditangani hingga 18 Agustus 2026.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah Nasrun Liwanza mengatakan rehabilitasi sawah dilakukan bersamaan dengan pemulihan jaringan irigasi tersier.

Baca Juga:

• Kisah Nurbaiti, Lansia 73 Tahun yang Merangkak Keluar Saat Rumah Hancur Diterjang Puting Beliung di Medan Johor

Upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian dengan anggaran sekitar Rp6,8 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk membantu mengembalikan aliran air agar kembali menjangkau lahan pertanian milik masyarakat.

"Jadi untuk Aceh Tengah luasannya 1.615 hektar itu yang ringan. Saat ini yang sudah terealisasi 1.496 yang kita kerjakan. Artinya 90 persen kita kerjakan untuk merehab yang kategori ringan. Jadi itu yang dominan dengan irigasi tersiernya," kata Nasrun saat meninjau lokasi rehabilitasi sawah bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Selasa (18/8/2026).

Kerusakan lahan dan jaringan irigasi membuat sebagian petani tidak dapat mengolah sawah.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sekaligus berpotensi mengganggu ketersediaan pangan daerah jika pemulihan tidak segera dilakukan.

Nasrun mengatakan pemerintah daerah mendorong percepatan rehabilitasi agar petani dapat kembali menggarap lahan dan menghasilkan pangan.

"Saat pertama pascabencana otomatis akibat kondisi alam ini sawah kita tidak bisa diairi. Oleh karena itu Bupati Aceh Tengah merekomendasikan untuk percepat kegiatan ini. Agar masyarakat bisa bersawah dan bisa menghasilkan pangan sendiri," ujar Nasrun.

Pemkab Aceh Tengah menargetkan seluruh sawah kategori rusak ringan dapat kembali siap ditanami pada awal September 2026.

Setelah menyelesaikan rehabilitasi lahan rusak ringan, pemerintah daerah mulai mempersiapkan penanganan 754 hektare sawah dengan kategori rusak sedang.

Tahapan awal untuk rehabilitasi tersebut berupa Survei, Investigasi, dan Desain (SID).

"Dalam minggu depan ini akan dilakukan SID untuk rehab sedang seluas 754 hektar," kata Nasrun.

Di tingkat Provinsi Aceh, realisasi kegiatan bantuan pertanian tercatat sekitar Rp253,5 miliar atau 49,2 persen dari total pagu anggaran Rp515,2 miliar.

Pemerintah kabupaten dan kota didorong segera menyelesaikan berbagai kendala administrasi maupun teknis.

Percepatan diperlukan agar anggaran yang telah tersedia dapat segera diwujudkan menjadi pekerjaan di lahan pertanian masyarakat.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh Firdaus mengatakan proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan masih perlu dipercepat.

"Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten," kata Firdaus.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang dihimpun Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total luas sawah terdampak bencana di seluruh Aceh mencapai 57.171 hektare.

Kerusakan tersebut terdiri atas beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga lahan yang hilang akibat terjangan arus.

Pemulihan lahan pertanian menjadi penting karena sektor tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghasilan petani, tetapi juga dengan keberlanjutan produksi pangan di Aceh.

Di Aceh Tengah, pemerintah daerah kini memprioritaskan penyelesaian rehabilitasi sawah rusak ringan agar petani dapat kembali menanam pada awal September.

Penanganan kemudian akan dilanjutkan terhadap lahan yang mengalami kerusakan sedang.* (ad)

Kisah Nurbaiti, Lansia 73 Tahun yang Merangkak Keluar Saat Rumah Hancur Diterjang Puting Beliung di Medan Johor

Menhan Sjafrie: Indonesia Akan Kedatangan Lebih Banyak Pesawat Angkut dan Tempur

Pemkab Batu Bara Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Penghapusan Piutang PBB-P2 Kedaluwarsa

CPNS Diproyeksikan Dibuka Awal 2027, Kebutuhan Guru Capai 526.689 Formasi

Rakorwas SPPG se-Sumut, Ombudsman Minta SPPG Penyebab Keracunan MBG Ditutup

Dana DP Haji 2027 Rp14 Juta Riyal Diblokir Arab Saudi, Kemenhaj Ajukan Keberatan