PKS Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp10 Ribu per Suara, Dorong Partai Bisa Punya Badan Usaha

"Kenapa partai politik tidak boleh? Padahal manajemennya bisa diatur," tambahnya.

Selain isu badan usaha, Bahtiar juga menyoroti kekosongan aturan soal aset partai politik dalam UU Partai Politik yang berlaku saat ini.

Hal ini dinilai menyulitkan proses pencatatan dan pengelolaan aset secara akuntabel dan transparan.

Wacana penambahan bantuan APBN dan reformasi keuangan partai ini mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk KPK, yang mendorong agar sistem keuangan parpol lebih transparan dan akuntabel demi mencegah korupsi politik.*

(d/a008)