Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA – Politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, kembali memantik kontroversi dengan pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu.
Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah diskusi di kanal YouTube bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, Senin (23/6/2025).
Dalam perbincangan tersebut, Beathor mengklaim bahwa ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, pada tahun 2012 saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Klaim ini, menurut Beathor, didasarkan pada informasi dari sejumlah narasumber yang ia sebut terpercaya, termasuk aktivis Roy Suryo dan Bambang Tri, yang sebelumnya juga menyuarakan isu serupa.
"Kawan-kawan Roy Suryo, Rismon, dan Tifa menyatakan ijazah itu tidak asli. Ketika kami ke UGM untuk konfirmasi, jawabannya tidak memuaskan," ujar Beathor.
Ia juga menyinggung pernyataan mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, yang disebut pernah mengatakan bahwa nama Joko Widodo tidak tercatat di Fakultas Kehutanan.
Pernyataan ini dijadikan dasar oleh Beathor untuk semakin yakin atas dugaan pemalsuan ijazah tersebut.
Lebih lanjut, Beathor membocorkan bahwa praktik penggunaan ijazah palsu bukan hal baru di kalangan politisi.
Ia mengungkap banyak kader PDIP yang disebutnya pernah menggunakan ijazah palsu untuk syarat pencalonan sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.
"Di awal reformasi, banyak kader PDIP jadi anggota dewan, bupati, gubernur, dengan ijazah palsu. Polisi pun tahu soal ini. Ijazah itu dicetak di Pasar Pramuka," bebernya.
Beathor bahkan menyebut nama "Deni", seorang aktivis PDIP di Jakarta, sebagai sosok yang disebut merancang pembuatan ijazah palsu bagi Jokowi.
Ia mengklaim bahwa seluruh jenjang ijazah Jokowi, dari SD hingga SMA, diduga direkayasa oleh Deni dan timnya.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL