Langkah Tegas Cegah Kecelakaan Kereta, PT KAI Tutup 6 Pelintasan Liar di Sumut
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Usulan ini disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat perayaan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7/2025).
Cak Imin menilai, sudah saatnya sistem politik nasional dievaluasi agar lebih efisien dalam mendukung pembangunan nasional.
"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin dari podium utama acara.
Ia menilai, proses politik yang panjang dan berliku dalam Pilkada langsung membuat transisi kepemimpinan di daerah menjadi lamban.
"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air," ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu.
Cak Imin tak menampik bahwa usulan ini akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Namun, menurutnya, PKB berkomitmen untuk mencari solusi politik yang mampu mempercepat pembangunan.
"Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak yang menolak. Tapi PKB bertekad tujuannya satu: efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam tahapan demokrasi," tegasnya.
Presiden Prabowo sendiri turut memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Sejumlah tokoh nasional dari berbagai partai politik turut hadir, menunjukkan dinamika dan perhatian besar terhadap usulan Cak Imin tersebut.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum PPP Mardiono.
MEDAN PT PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I (KAI Divre I) Sumatera Utara menutup enam titik pelintasan sebidang tidak resmi di wi
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan usai meneri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi XI memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Muzakir Manaf mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Keputusan
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama jajaran kepolisian resor di wilayah Sumatera Utara mengungkap 264 kasus narkotika dalam operasi intensi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian bertindak lebih tegas menghadapi maraknya aksi begal yang terjadi di s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Putusan itu meneg
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada p
EKONOMI
JAKARTA Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap mantan Menteri Agama ad interim, Muhadjir Ef
HUKUM DAN KRIMINAL