Safari Politik Jokowi ke Jateng Picu Respons PDIP, PSI Diingatkan Tak Klaim Basis Banteng
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Jawa Tengah menuai respons dari PDI Perjuangan (PDIP)
POLITIK
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Usulan ini disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat perayaan Hari Lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7/2025).
Cak Imin menilai, sudah saatnya sistem politik nasional dievaluasi agar lebih efisien dalam mendukung pembangunan nasional.
"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin dari podium utama acara.
Ia menilai, proses politik yang panjang dan berliku dalam Pilkada langsung membuat transisi kepemimpinan di daerah menjadi lamban.
"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air," ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu.
Cak Imin tak menampik bahwa usulan ini akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Namun, menurutnya, PKB berkomitmen untuk mencari solusi politik yang mampu mempercepat pembangunan.
"Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak yang menolak. Tapi PKB bertekad tujuannya satu: efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam tahapan demokrasi," tegasnya.
Presiden Prabowo sendiri turut memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Sejumlah tokoh nasional dari berbagai partai politik turut hadir, menunjukkan dinamika dan perhatian besar terhadap usulan Cak Imin tersebut.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum PPP Mardiono.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari DPR terkait mekanisme lanjutan sistem pemilu, termasuk setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan lokal.
Cak Imin berharap di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, akan terjadi reformasi menyeluruh dalam sistem demokrasi nasional.*
(kp/a008)
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Jawa Tengah menuai respons dari PDI Perjuangan (PDIP)
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 5 kilogram sabu dan 202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 diperkirakan mengalami ken
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons pengajuan praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Kepo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan terduga penyuap Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu&039arif (YQB), tidak ik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian amplop o
HUKUM DAN KRIMINAL