Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai gelombang demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir masih belum menyentuh akar persoalan.
Melalui kanal YouTube miliknya, Mahfud menyebut bahwa pemerintah sejauh ini baru menanggapi aspek kekerasan dalam unjuk rasa, namun belum memberikan jawaban kebijakan substantif terhadap penyebab utama demonstrasi yang dinilai "masif dan mengerikan".
"Langkah-langkah hukum memang perlu, tapi yang belum dijawab adalah penyebab munculnya demo—yaitu masalah kebijakan dan perubahan," ujar Mahfud, dikutip Selasa (2/9).
Masalah Ekonomi dan Ketidakjelasan Pemerintah
Mahfud menegaskan bahwa protes besar ini bukan hanya dipicu oleh isu-isu ringan seperti tunjangan DPR atau anggota dewan menyanyi, melainkan sudah merupakan akumulasi dari banyak kekecewaan publik.
Beberapa isu yang disebut Mahfud antara lain:
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pemblokiran rekening warga
Kasus beras oplosan yang belum dituntaskan
Kasus hukum Silfester Matutina yang belum dieksekusi
"Semua itu tidak pernah dijawab secara tuntas. Contohnya, soal pemblokiran rekening. Jawabannya hanya, 'sudah tak diteruskan'. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Siapa yang bertanggung jawab?" tegas Mahfud.
Kritik terhadap Penegakan Hukum
Mahfud juga menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum, khususnya kasus Silfester Matutina, yang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) sejak 2019 namun hingga kini belum dieksekusi.
"Sudah tiga minggu diteriakkan, tapi Silfester tidak juga ditangkap. Inkrah 1,5 tahun lalu, lalu-lalang di depan publik. Ada yang disembunyikan?" ujarnya.
Seruan untuk Tanggung Jawab Publik
Di akhir pernyataannya, Mahfud meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan aksi, tetapi segera membuka ruang transparansi, pertanggungjawaban, dan perubahan nyata terhadap akar-akar masalah sosial yang muncul.*
(gn/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL