PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani resmi menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Penutupan ini menandai dimulainya masa reses bagi anggota DPR, yang berlangsung mulai 3 Oktober hingga 3 November 2025.
Dalam pidatonya, Puan menyampaikan capaian-capaian DPR selama masa sidang serta menyoroti sejumlah isu strategis dan krusial yang tengah menjadi perhatian publik.Baca Juga:
Tanggapi Gugatan Tunjangan Pensiun DPR
Salah satu isu yang mencuat adalah gugatan terhadap tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR.
Gugatan ini diajukan oleh psikiater Lita Linggayani dan mahasiswa Syamsul Jahidin, yang menilai pemberian tunjangan pensiun seumur hidup kepada wakil rakyat tidak adil, apalagi jika hanya menjabat selama lima tahun.
Menanggapi hal itu, Puan menyatakan bahwa aspirasi publik merupakan hal yang sah dalam demokrasi, namun peninjauan kebijakan harus dilakukan berdasarkan kerangka hukum.
"Kita hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturannya," ujar Puan dalam pidatonya.
Ia menegaskan bahwa pembahasan soal tunjangan tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan harus mengacu pada regulasi yang berlaku lintas lembaga.
Evaluasi Program MBG Usai Insiden Keracunan Massal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan. Hingga akhir September, tercatat 6.457 orang terdampak keracunan makanan dalam program tersebut.
Puan meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program MBG.
Sorotan DPR Terhadap Isu-Isu Strategis
Dalam laporan kinerjanya, DPR RI menyoroti sejumlah persoalan nasional, antara lain:
- Perlindungan pekerja transportasi online
- Penanganan KLB campak dan bencana alam
- Evaluasi dana talangan haji
- Pembentukan Satgas Judi Online
- Konflik agraria dan penguatan UMKM
- Kelangkaan BBM dan kenaikan harga beras
- Stimulus ekonomi serta penguatan likuiditas perbankan
Puan menekankan pentingnya tindak lanjut dari pemerintah atas hasil rapat kerja dengan DPR.
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL