Sinergi Pemerintah dan Perusahaan, TMT Serahkan Bantuan Rp 2,5 Miliar untuk Warga Terdampak Banjir
BANDA ACEH Korban banjir di Aceh mendapat bantuan kemanusiaan senilai Rp 2,5 miliar dari PT Tiara Marga Trakindo (TMT). Bantuan tersebut
NASIONAL
MEDAN- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan mendorong DPRD Sumatera Utara untuk memperkuat rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Rancangan yang tengah diinisiasi DPRD ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat posisi hukum dan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.
Wakil Ketua BPSK Medan, Padian Adi S. Siregar, mengatakan Ranperda ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk wajib mengalokasikan anggaran khusus perlindungan konsumen di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.Baca Juga:
"Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang diinisiasi DPRD Sumut merupakan langkah strategis. Namun agar efektif, BPSK harus diperkuat secara kelembagaan," ujar Padian dalam keterangan persnya, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, sebelum adanya perda pun BPSK telah aktif di sejumlah daerah sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
Keberadaannya memberikan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan tanpa biaya bagi masyarakat.
Namun, Padian mengingatkan agar pengesahan Ranperda tidak berhenti pada tataran normatif.
Ia menilai, tanpa penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang jelas, fungsi BPSK dikhawatirkan justru melemah.
"Kalau regulasi disahkan tanpa dukungan operasional yang kuat, BPSK akan kesulitan menjalankan tugasnya secara optimal," kata Padian, yang juga Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK).
Padian menekankan agar Ranperda Perlindungan Konsumen tidak hanya mempertegas struktur dan kewenangan BPSK, tetapi juga mewajibkan pemerintah daerah menyediakan pos anggaran khusus dalam APBD.
Ia menyebut, banyak BPSK di daerah menghadapi keterbatasan sumber daya karena belum adanya regulasi yang menjamin dukungan pendanaan secara konsisten.
"Dukungan anggaran sangat penting untuk keberlanjutan operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan edukasi dan advokasi kepada masyarakat," tegasnya.
BANDA ACEH Korban banjir di Aceh mendapat bantuan kemanusiaan senilai Rp 2,5 miliar dari PT Tiara Marga Trakindo (TMT). Bantuan tersebut
NASIONAL
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menyetujui tindak lanjut hasil penyempurnaan evaluasi Menteri Dalam Negeri te
EKONOMI
BATU BARA, 14 JANUARI 2026 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali menggulirkan layanan pajak daerah dalam rangka
PEMERINTAHAN
PONTIANAK Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah menyurati Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok terkait dua Warga Negara China yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa mantan Bupati Konawe Utara berinisial A, yang menjabat pada 2013, dalam penyidikan du
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor
EKONOMI
NIAS SELATAN Pelapor sekaligus korban dugaan korupsi Dana Dacil (Dana Khusus Guru di Daerah Terpencil) di Nias Selatan, Liusman Ndruru,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri Perayaan Natal Apar
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jurnalis asal Pidie Aceh, Ferdian Ananda Majni, meraih penghargaan Jurnalis Media Cetak Terbaik Adam Malik Awards 2026 dari Keme
NASIONAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangun
EKONOMI
