JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota kepolisian aktif menduduki jabatan sipil.
Menurut Supratman, anggota Polri yang saat ini sudah menjabat posisi sipil tidak perlu mengundurkan diri.
"Bagi mereka sekarang yang sudah menjabat, kecuali kepolisian menarik, mereka tidak perlu mengundurkan, karena mereka menjabat sebelum ada putusan MK," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).Baca Juga:
Meski demikian, Menkum menegaskan bahwa ke depan anggota Polri aktif tidak lagi diperbolehkan diusulkan untuk menempati jabatan sipil.
Putusan MK, kata dia, berlaku untuk situasi yang akan datang, sehingga tidak membatalkan penunjukan yang sudah berjalan sebelumnya.
Keputusan MK ini merupakan langkah untuk mempertegas pemisahan fungsi antara kepolisian sebagai institusi penegak hukum dan birokrasi sipil, sehingga jabatan sipil sepenuhnya dijalankan oleh aparatur yang bukan aktif di kepolisian.
Sejumlah pihak menilai putusan ini penting untuk menjaga prinsip netralitas dan profesionalisme di birokrasi, sekaligus mencegah potensi benturan kepentingan antara tugas kepolisian dan administrasi sipil.*
(km/um)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di setiap kota dan kabupaten di Indonesia sebagai bagian dari p
PEMERINTAHAN
BEIRUT Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon hanya beberapa menit sebelum gencatan senjata
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima laporan pembangunan 300 jembatan perintis yang telah rampung dalam tiga bulan terakhir di ber
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih setibanya di Ta
NASIONAL
NEW YORK Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa, Antonio Guterres, mendesak kelompok Hizbullah untuk mematuhi gencatan senjata a
INTERNASIONAL
JAKARTA Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dijuluki Sultan Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro, mengajukan diri sebagai s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Universitas Indonesia menonaktifkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum yang diduga terlibat kasus pelecehan seksual. Penonaktifan terse
NASIONAL
MEDAN Polemik pelaporan terhadap Muhammad Jusuf Kalla oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) berlatar agama tertentu, dinilai berujun
AGAMA
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo menanggapi santai kabar Rismon Sianipar yang telah mengantongi salinan Surat Perintah Penghentian Pen
POLITIK
