Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, meyakini pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tidak akan memengaruhi kewenangan lembaganya.
Pernyataan ini disampaikan usai DPR mengesahkan KUHAP baru dalam rapat paripurna, Selasa (18/11/2025).
"Pasti segala sesuatunya yang sifatnya prinsip yang menjadi kewenangan KPK tetap bisa dijalankan. Tidak memengaruhi tupoksi KPK," ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat.Baca Juga:
Setyo menegaskan, KPK sebagai lembaga pelaksana undang-undang akan menelaah setiap perubahan melalui Biro Hukum KPK.
Hal ini untuk memastikan semua kewenangan dan tugas pokok KPK tetap berjalan sesuai aturan.
Pengesahan KUHAP baru dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, dihadiri 242 anggota DPR, serta sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.
Ketua DPR menanyakan persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP, dan seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju.
Dengan diketuk palu pimpinan DPR, KUHAP baru resmi disahkan menjadi undang-undang.
Setyo menambahkan, KPK akan menelaah secara menyeluruh perubahan-perubahan dalam KUHAP baru untuk memastikan seluruh prosedur penegakan hukum tetap sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK.*
(d/dh)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA