DPC PKN Binjai dan Langkat Solid Hadiri Rakornas Sumut, Siap Kerja Nyata untuk Rakyat
MEDAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menghadiri Rapat Koordinasi Nasio
POLITIK
JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dalam rapat paripurna, Selasa, 18 November 2025.
Meski disebut sebagai langkah pembaruan hukum, sejumlah ketentuan dalam regulasi itu khususnya terkait kewenangan penangkapan memantik perdebatan publik.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai beberapa pasal dalam KUHAP baru berpotensi memperluas kewenangan aparat penegak hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.Baca Juga:
Lembaga itu meminta pemerintah memastikan adanya kontrol yang ketat agar tidak menggerus perlindungan hak asasi warga.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa KUHAP baru tetap disertai mekanisme pengawasan.
Menurutnya, DPR tidak serta-merta memberikan kewenangan tanpa batas kepada penegak hukum.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut revisi KUHAP merupakan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan zaman, termasuk dinamika kejahatan yang semakin kompleks.
"Proses pembahasan RKUHAP sudah hampir dua tahun dan melibatkan partisipasi yang bermakna. Pembaruan ini berpihak pada hukum yang mengikuti zaman," ujar Puan usai rapat paripurna.
Pengesahan KUHAP baru ini menjadi salah satu agenda reformasi hukum paling besar dalam satu dekade terakhir.
Namun perdebatan mengenai implementasinya kemungkinan akan berlangsung panjang, terutama terkait kepastian perlindungan hak warga negara dalam proses penegakan hukum.*
(km/um)
MEDAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat menghadiri Rapat Koordinasi Nasio
POLITIK
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Bustami Zainudin menilai penyematan julukan Bapak Infrastruktur kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jok
NASIONAL
BANDA ACEH Tokoh perdamaian Aceh sekaligus mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengajak seluruh elemen masyarakat memanfaatkan 21
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menegur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pemata
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membeberkan perkembangan terbaru terkait gempa bumi yang mengguncang Nusa T
NASIONAL
SOLOK Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatera Barat, terus dikebut. Sejumlah sektor menjadi priori
NASIONAL
AGAM Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mulai memasuki tahap pelaksa
NASIONAL
NAGAN RAYA Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mempercepat pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk memulihkan lahan
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kenduri Diraja Negeri Deli yang akan digel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu
PERISTIWA